Putusan PN PASURUAN
8/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Putusan PN PASURUAN Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Psr
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penggugat:
PT.BPR KOTA PASURUAN perseroda
Tergugat:
1.AGUS WAHYUDI
2.NINIK LESTARI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Mencermati surat gugatan Penguguat, didalam petitum point 6 penggugat meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada instansi Pemerintahan terkait untuk melakukan pendisiplinan secara administratif sesuai peraturan hukum yang berlaku kepada Tergugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas perkara ini.

Menimbang,. bahwa mencermati petitum yang demikian, hakim berpendapat bahwa tidakan pendisiplinan secara administratif dari isntasi pemerintah terhadap seorang Pegawai Negeri Sipilnya merupakan suatu prosedur administratif yang bukan kewenangan dari Pengadilan Perdata khususnya dalam perkara Gugatan sederhana. Permintaan semacam ini erat kaitannya dengan prosedur upaya administratif ataupun peradilan administratif yang mana hal tersebut bukan yurisdiksi dari peradilan perdata in casu peradilan gugatan sederhana. Pun seandainya penggugat tetap mencantumkan petitum demikian, secara normatif dalam hukum acara perdata adalah tidak dapat menghukum atau memerintahkan pihak diluar pihak yang ada dalam gugatan, sehinggajika Penguggat tetap memasukkan petitum tersebut maka pihak Instansi pemerintah tersebut haruslah ditarik sebagai pihaktergugat dalam gugatan. namun jika pihak instansi pemerintahan ditarik sebagai tergugat maka hal tersebut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sederhana dan lebih tepat diajukan dengan gugatan biasa;

menimbang bahwa dari keselurahan pertimbangan tersebut hakim menilai terdapat bamnyak kerancuan sehingga menyebabkan ketidak sederhanaan dalam proses persidangan dan pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Psr dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.