- Menyatakan Terdakwa ABDUL GAWI WAYABULA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa ABDUL GAWI WAYABULA dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ABDUL GAWI WAYABULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABDUL GAWI WAYABULA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa ABDUL GAWI WAYABULA bersama-sama ABDULLAH RUMAIN, S.Pd membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 952.000.000,- (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang di tanggung oleh Terdakwa ABDUL GAWI WAYABULA dan ABDULLAH RUMAIN, S.Pd masing ? masing sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah), dimana terhadap kerugian keuangan negera yang ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp.476.000.000.- ( empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut haruslah di kurangkan dengan uang pengembalian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang ditiipkan pada Rekening RPL PN Ambon, sehingga sisa uang pengganti yang harus di kembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.456.000.000.- ( empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman kepada Maryo Indra Latuconsina pada tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Abdullah Rumain, S.Pd;
- 1 (satu) dokumen Print Out Rekenig Koran Bank BNI Periode 17/02/2017 S/D 10/11/2022 dengan nomor rekening 0808829247 atas nama Maryo Indra Latuconsina;
- 1 (satu) dokumen Print Out Rekenig Koran Bank BNI Periode 01/01/2021 S/D 31/12/2021 dengan Nomor Rekening 0808829247 atas nama Maryo Indra Latuconsina;
- 1 (satu) dokumen Print Out Rekenig Koran Bank BNI Periode 01/01/2022 S/D 31/10/2022 dengan Nomor Rekening 0808829247 atas nama Maryo Indra Latuconsina;
- 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 94 Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020, tentang Penetapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 331.1/02/POL-PP/I/2020, tangal 25 Januari 2020, tentang Tenaga Pengendali Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 76 Tahun 2020, tanggal 07 Januari 2020, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0042 / SP2D / 2020, tanggal 28 Januari 2020, sejumlah Rp. 648.720.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan permintaan Uang Persediaan (UP) POL PP Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0148 / SP2D / 2020, tanggal 7 Februari 2020, sejumlah Rp. 648.720.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0309 / SP2D / 2020, tanggal 2 Maret 2020, sejumlah Rp. 648.720.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0476 / SP2D / 2020, tanggal 19 Maret 2020, sejumlah Rp. 541.225.660,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0641 / SP2D / 2020, tanggal 9 April 2020, sejumlah Rp. 648.720.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0837 / SP2D / 2020, tanggal 8 Mei 2020, sejumlah Rp. 609.385.500,00 (enam ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1219 / SP2D / 2020, tanggal 17 Juni 2020, sejumlah Rp. 506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1406 / SP2D / 2020, tanggal 9 Juli 2020, sejumlah Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1691 / SP2D / 2020, tanggal 11 Agustus 2020, sejumlah Rp. 561.850.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1846 / SP2D / 2020, tanggal 26 Agustus 2020, sejumlah Rp. 552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2151/ SP2D / 2020, tanggal 24 September 2020, sejumlah Rp. 528.500.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2450 / SP2D / 2020, tanggal 13 Oktober 2020, sejumlah Rp. 536.500.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2843 / SP2D / 2020, tanggal 20 November 2020, sejumlah Rp. 624.215.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3157 / SP2D / 2020, tanggal 7 Desember 2020, sejumlah Rp. 33.290.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), untuk keperluan belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 08 tanggal 18 Oktober tahun 2019, untuk biaya pergantian suku cadang mobil operasional Satpol PP Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 09 tanggal 18 September tahun 2018, untuk pembayaran biaya perbaikan mobil operasional Tahun Anggaran 2018, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk kegiatan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10 tanggal 19 Oktober tahun 2020, untuk kegiatan biaya pengembalian pinjaman kepada ibu Zaenab Salatalohi sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk kegiatan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 12 pada tanggal 13 Juli tahun 2020, untuk kegiatan Pembayaran biaya makan dan minum penjagaan pos pantau Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 tanggal 13 April 2020, untuk pembayaran biaya Modifikasi Mobil Dalmas dan Dico tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi 19 pada tanggal 15 Juli 2020, untuk pembayaran biaya pinjaman dan bunga di Bapak Iman Mesjid Polres sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk kegiatan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 20 tanggal 18 Mei 2020, untuk pembayaran biaya operasional lainnya di tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 tanggal 22 Oktober tahun 2018, untuk pembayaran biaya makan dan minum pembersih jalan tahun 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 24 tanggal 09 April 2020, untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada saudara Mario Indra Latuconsina Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 25 tanggal 22 November tahun 2020, untuk kegiatan biaya pembuatan Pos Penjagaan Dinas Satpol PP Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk kegiatan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 28 tanggal 23 November tahun 2020 untuk pembayaran biaya perbaikan mobil operasional tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), untuk kegiatan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang ditandatangani oleh Abdullah Rumain,S.Pd;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Modifikasi dan Dico pada tanggal 13 April 2020 sebeser Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh AS BENGKEL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pengembalian pinjaman kepada Maryo Indra Latuconsina pada tanggal 17 Februari 2020 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dan di tanda tangani oleh Maryo Indra Latuconsina;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pengembalian pinjaman kepada bapak Burhanudin Keliobas pada tanggal 15 Juli 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang diterima dan ditanda tangani oleh Burhanudin Keliobas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pengembalian pinjaman kepada ibu Djainab Salatalohy pada tanggal 08 Maret 2020 sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Djainab Salatalohy;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 01 tanggal 29 Januari 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 17 tanggal 17 Februari 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 24 tanggal 04 Maret 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Maret 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 41 tanggal 30 Maret 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan April 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 44 tanggal 13 April 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 52 tanggal 09 Mei 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Juni 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 53 tanggal 17 Juni 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Juli 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 57 tanggal 10 Juli 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Agustus 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 63 tanggal 15 Agustus 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan September 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi dengan Nomor Bukti : 71 tanggal 28 Agustus 2020 untuk Pembayaran Honorarium Anggota Satpol PP Bulan Oktober 2020 sejumlah Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) beserta Daftar Nama Penerima Honor Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Tabungan Bank Maluku Malut Cabang Bula Dengan Nomor Rekening 1122000591 Per : 01 Januari 2020 s/d 20 September 2021 atas nama Abdul Gawi Wayabula;
- 1 (satu) rangkap Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) rangkap Register Surat Perintah Membayar (SPM) Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja ? Fungsional, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) dokumen Rekening Koran Januari s/d Desember Tahun 2020;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 19 Desember 2017;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 15 Mei 2017;
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Bula Dengan Nomor Rekening 1122000591 Per : 01 Januari s/d 31 Desember 2020 atas nama Abdul Gawi Wayabula;
- 1 (satu) dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 331.1 / 01.81 / SPK/POL-PP/2018, tanggal 2 Januari 2018;
- 4 (empat) lembar Kwitansi: I/II/III/IV, No. Bukti : 101, Mata Anggaran : 10502.0222.5222005, tahun 2020 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP dengan Jumlah Uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan tanggal 12 November 2020;
- 4 (empat) lembar Kwitansi: I/II/III/IV, No. Bukti : 02, Mata Anggaran : 10502.0205.5210202, tahun 2020 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP tanggal 30 Januari 2020 untuk pembayaran belanja biaya penggantian suku cadang (Keg. Pemeliharaan Rutun Berkala Kendaraan Dinas Operasional) cap tertanda Swallow Tunas Baru Bula Jln. Wailola atas pembelian barang senilai Rp. 29.312.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan nota belanja, cap tertanda Swallow Tunas Baru Bula Jln. Wailola atas pembelian barang senilai Rp. 29.312.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar Kwitansi: I/II/III/IV, No. Bukti : 36, Mata Anggaran : 10502.0224.5220502, tahun 2020 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP tanggal 20 Maret 2020 untuk pembayaran belanja biaya penggantian suku cadang mobil operasional Satpol PP, cap tertanda Swallow Tunas Baru Bula Jln. Wailola atas pembelian barang senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Nota belanja, cap tertanda Swallow Tunas Baru Bula Jln. Wailola atas pembelian barang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4 (empat) lembar Kwitansi: I/II/III/IV, No.Bukti : 50, Mata Anggaran : 10502.0224.5220502, tahun 2020 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Satpol PP untuk pembayaran belanja penggantian suku cadang (Keg. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional) tanggal 18 April 2022, cap tertanda Swallow Tunas Baru Bula Jln. Wailola atas pembelian barang senilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar nota belanja, cap tertanda Swallow Tunas Baru Bula Jln. Wailola atas pembelian barang senilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persedian Atas SPJ Nomor : 01/SPJ/SATPOL-PP/2020, tanggal 06 February 2020 sampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persedian/ Tambah uang Persedian Atas SPJ Nomor : 14/SPJ/SATPOL-PP/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) dokumen Copy legalisir dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP-GU serta lampirannya seuai tabel terlampir;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 331.1/01/POL-PP/2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Tenaga Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 137 / SP2D / 2021, tanggal 15 Februari 2021, untuk keperluan permintaan Uang Persedian (UP) POL-PP 2021 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 138 / SP2D / 2021, tanggal 15 Februari 2021, untuk keperluan belanja Tambahan Uang (TU) POL-PP 2021 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap dokumen foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dengan Nomor Bukti : 01 / BKT-TU/SATPOL-PP/2021, tanggal 15 Februari 2021, untuk pembayaran belanja jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bulan Januari tahun 2021;
- 1 (satu) rangkap dokumen foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dengan Nomor Bukti : 02 / BKT-TU/SATPOL-PP/2021, tanggal 15 Februari 2021, untuk pembayaran belanja jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bulan Februari tahun 2021;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019, tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah di legalisir dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 77 / 2019, tanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) rangkap Register SP2D Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian (GU), beserta 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persedian (SPP-GU), tanggal 30 April 2021 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi untuk pembayaran belanja jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bulan Januari tanggal 15 Februari 2021 dan 1 (satu) rangkap Kwitansi untuk pembayaran belanja jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bulan Januari tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009, Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor SPM : 31/SPM-GU/NIHIL/POL PP / 2020, tanggal 30 Desember 2020, untuk keperluan SPJ GU NIHIL;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) NIHIL dengan Nomor SPM : 31 / SPM-GU / NIHIL / POL PP / 2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 31/SPM-GU/NIHIL/POL PP / 2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 31/SPM-GU/NIHIL/POL PP / 2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 31/SPM-GU/NIHIL/POL PP / 2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2020, tanggal 02 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Khusus Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 Khusus Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : SPM 26/SPM-GU/POL-PP/2020, tanggal 12 Oktober 2020 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dari Kuasa BUD dengan Nomor : 2450/SPDP/2020, tanggal 13 Oktober 2020 Tahun Anggaran 2020, keperluan untuk belanja Ganti Uang (GU) Satpol PP 2020, beserta dokumen pendukung lainnya yang terlampir;
- 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1640505165 Per : 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 atas nama Abdullah Rumain;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 65.P Tahun 2017, Tanggal 08 Februari 2017.
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb |
|
Nomor | 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 4 Juli 2023 |
Lembaga Peradilan | PN AMBON |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Lutfi Alzagladi |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Agustina Lamabelawa, Br Hakim Anggota Antonius Sampe Sammine |
Panitera | Panitera Pengganti: Kemmy Efrosien Leunufna |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI : Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut di sita. 86. Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Dzainab Salatallohy kepada Penuntut Umum dalam persidangan Dirampas untuk Negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara. 9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500.,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 24 Oktober 2023 |
Tanggal Dibacakan | 24 Oktober 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
113
0