Putusan PT AMBON Nomor 60/PDT/2023/PT AMB
Tanggal 2 Nopember 2023 — Pembanding/Penggugat : ANDRIAS ALFONS Diwakili Oleh : LEDDY FRANS PATTINASARANY, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat I : PIETER PARERA Alias PICE
Terbanding/Tergugat II : FRENCE OLIVER PATIRUHU Alias FENY
Terbanding/Tergugat III : ROBERT. B. ALFONS
Terbanding/Tergugat IV : PETRA ALFONS
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH KOTA AMBON, CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA KOTA AMBON, CQ SD NEGERI HATALAI TAHAP 2/ BEKAS SD IMPRES HATALAI
Terbanding/Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON

M E N G A D I LI :

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON, NOMOR 31/PDT.G/2023/PN AMB, TANGGAL 10 AGUSTUS 2023, YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI

MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I DAN II

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PENGGUGAT ADALAH KETURUNAN YANG SAH DARI MOYANGNYA ANDREAS ALFONS SEBAGAIMANA SILSILAH KETURUNAN KELUARGA ANDREAS ALFONS TANGGAL 30 NOPEMBER 2020;
3. MENYATAKAN DUSUN DATI PAEREHU YANG BERLOKASI DI NEGERI HATALAI KECAMATAN LEITIMUR SELATAN ADALAH MILIK PENGGUGAT SEBAGAIMANA REGISTER DATI NEGERI HATALAI TANGGAL 1 MEI 1814 DAN LESTERDATI TANGGAL 25 APRIL 1898 DAN SURAT PERNYATAAN KEPALA PEMERINTAH (RAJA) NEGERI HATALAI YANG DI TANDA TANGANI OLEH BAPAK RICHARD HENDRY LOPPIES KEPALA PEMERINTAH (RAJA) NEGERI HATALAI TERTANGGAL 22 AGUSTUS 2021 DAN DIKETAHUI OLEH KETUA SANARI NEGERI HATALAI BAPAK R.R. KASTANYA. ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT, DENGAN BATAS - BATAS SEBAGAI BERIKUT :

• SEBELAH BARAT DENGAN STRAT/ JALAN RAYA,
• SEBELAH UTARA DENGAN DUSUN DATI HEUMARIAWAN,
• SEBELAH TIMUR DENGAN DUSUN DATI DARI KELUARGA ALFONS (KETURUNAN ALMARHUM ANDRIAS ALFONS),
• SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN DUSUN DATI DARI KELUARGA IZACK ALFONS, DENGAN LUAS 6000 M2 YANG SELANJUTNYA DI SEBUT SEBAGAI OBJEK SENGKETA; .

1. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT I YANG MEMBANGUN SATU UNIT KIOS BERIKUT RUMAH TEMPAT TINGGALNYA PADA LOKASI OBJEK SENGKETA TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN PEBUATAN MELAWAN HUKUM;
2. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT II YANG MENSERTIPIKATKAN TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO.45 TAHUN 1998 DAN SURAT UKUR NO.01 TAHUN 1998 SELUAS 87 M2 DIATAS OBJEK SENGKETA TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. MENGHUKUM TERGUAT I (SATU) UNTUK MEMBONGKAR RUMAH DAN KIOS SERTA MENINGGALKAN OBJEK SENGKETA DENGAN SUKARELA DAN JIKA DIANGGAP PERLU MENGGUNAKAN BANTUAN PIHAK KEAMANAN.
4. MENGHUKUMTERGUGAT II (DUA) UNTUK SEGERA MENINGGALKAN OBJEK SENGKETA DAN MENYARAHKANNYA KEPADA PENGGUGAT DALAM KEADAAN LESTARI.
5. MENGHUKUM TERGUGAT III, IV DAN TERGUGAT V UNTUK TUNDUK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA INI.
6. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN DAN DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP.150.000.00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I LI :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Amb, tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan yang sah dari Moyangnya Andreas Alfons sebagaimana silsilah keturunan keluarga Andreas Alfons tanggal 30 Nopember 2020;
3. Menyatakan Dusun Dati Paerehu yang berlokasi di Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan adalah milik Penggugat sebagaimana Register Dati Negeri Hatalai tanggal 1 Mei 1814 dan Lesterdati tanggal 25 April 1898 dan surat Pernyataan Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hatalai yang di tanda tangani oleh Bapak RICHARD HENDRY LOPPIES ?Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hatalai? tertanggal 22 Agustus 2021 dan diketahui oleh Ketua Sanari Negeri Hatalai? Bapak R.R. KASTANYA. adalah hak milik Penggugat, dengan batas - batas sebagai berikut :

• sebelah barat dengan strat/ jalan raya,
• sebelah utara dengan Dusun Dati Heumariawan,
• sebelah timur dengan Dusun Dati dari keluarga Alfons (keturunan almarhum Andrias Alfons),
• sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Dati dari keluarga Izack Alfons, dengan luas 6000 M2 yang selanjutnya di sebut sebagai Objek sengketa; .

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membangun satu unit kios berikut rumah tempat tinggalnya pada lokasi Objek Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Pebuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mensertipikatkan tanah sertifikat hak milik No.45 tahun 1998 dan surat ukur No.01 tahun 1998 seluas 87 M2 diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terguat I (satu) untuk membongkar rumah dan kios serta meninggalkan Objek Sengketa dengan sukarela dan jika dianggap perlu menggunakan bantuan pihak keamanan.
4. MenghukumTergugat II (dua) untuk segera meninggalkan Objek Sengketa dan menyarahkannya kepada Penggugat dalam keadaan lestari.
5. Menghukum Tergugat III, IV dan Tergugat V untuk tunduk terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);