Putusan PT JAKARTA
975/PDT/2023/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 975/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 9 Nopember 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

MENGADILI:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 146/PDT.G/2023/PN.JKT.TIM TANGGAL 27 JULI 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN BAHWA PERKAWINAN ANTARA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DENGAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT, SESUAI DENGAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 1377/PK/JT/2012 TERTANGGAL 17 FEBRURI 2023, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. MEMERINTAHKAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JAKARTA TIMUR, UNTUK DICATAT DALAM REGISTER YANG TERSEDIA UNTUK ITU;

• MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 146/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1377/PK/JT/2012 tertanggal 17 Februri 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

• Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);