Putusan PN KENDARI
76/Pdt.G/2023/PN Kdi

Putusan PN KENDARI Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Kdi
Tanggal 30 Oktober 2023 — Penggugat:
Drs Lam Barali, B.Sc
Tergugat:
1.Rayan Riadi,SH, M.Kn
2.Vais Satria Almujabar
3.Tuti Dharmawati, SE
4.Nurlita Jaya SKM,M.Kes
5.Muhammad Syaiful Saehu, ST
6.Ny. Hj.Dahniar Zakaria, SKM, M.Kes
7.Ny. Irma Irawati, Ahli Madya
8.Muhammad Husni Thamrin Balaka
9.Drs Maani
10.Syahruddin, S.Kom
11.Kemal Idris Balaka
12.Ketua Yayasan Karya Kesehatan
Turut Tergugat:
1.Ny. Hj. Rudiah Misbah, SKM
2.Ny. ILLONA, B.Sc
3.Muhammad Idris Lagu
4.Delly
5.Ny Nuraeny Noer, B.Sc
6.Ny Hanafia Hasimin

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Turut Tergugat I, II, III, V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi/ Tergugat I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII Konvensi untuk sebahagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengaku dan bertindak sebagai Pendiri atau Pengurus Yayasan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Yayasan PPNI) adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Yayasan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Yayasan PPNI) berkedudukan di Kandari tanggal 17 Juli 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pendiri Yayasan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Yayasan PPNI) Nomor 6 Tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Riyan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Kendari adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Yayasan PPNI Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 089/BP-YY/III/2012 tentang Penonaktifan Pegawai Dilingkungan Akper PPNI Kendari dan Yayasan PPNI Propinsi Sultra tanggal 7 Maret 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII Konvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.903.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).