Putusan PN AIRMADIDI
282/Pdt.G/2022/PN Arm

Putusan PN AIRMADIDI Nomor 282/Pdt.G/2022/PN Arm
Tanggal 13 Nopember 2023 —Penggugat:
TELLY WALANDA / ARISDO FERMANDO SILALAHI, SH. dan DENNY D. SUMADI, SH.
Tergugat:
1.PRASENO HADI
2.SILVANA DAMOPOLI
Turut Tergugat:
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA UTARA
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA DESA WATUTUMOU KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Jual-beli tanah antara Penggugat Konvensi dengan Ibu Julian Tumbel Potu pada Tanggal 28 Juli 2006 dengan Akte Jual Beli (AJB) No.145/JBK/KWT/VII-2006 atas-tanah pasini seluas 16.139 (enam belas ribu seratus tiga puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kab. Minahasa Utara, dengan batas-batas sebagai-berikut:

• Sebelah Utara berbatas dengan Air Kiniar;
• Sebelah Timur dengan Tanah Milik Herry Mangundap;
• Sebelah Selatan dengan Air Soklat (sekarang sudah ditimbun dijadikan jalan);
• Sebelah Barat dengan Tanah Milik Keluarga Kalengkongan dan Keluarga Damopoli Tasiam, adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

1. Menyatakan tanah objek sengketa yang seluas kurang lebih 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Watutumou Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara adalah merupakan bahagian dari lahan tanah milik Penggugat Konvensi yang dibeli dari Alm. Ibu Julian Tumbel Potu dengan Akta Jual Beli Nomor 145/JB/ KWT/VII-2006 tertanggal 28 Juli 2006 dengan luas keseluruhan 16.139 (enam belas ribu seratus tiga puluh sembilan) meter persegi;
2. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik atas tanah (SHM) Nomor 735 tahun 2007 atas-nama pemilik Telly Walanda (Penggugat Konvensi) seluas 13.390 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh) meter persegi;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi yang telah menduduki dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat Konvensi seluas 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Watutumou Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tindakan jual beli antara Tergugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi atas tanah milik Penggugat seluas 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) meter persegi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian jual beli tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Konvensi tertanggal 30 Oktober 2008 atas nama Silvana Damopoli Tasiam seluas kurang lebih 8.103 (delapan ratus seratus tiga) meter persegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat I Konvensi maupun Tergugat II Konvensi bukan pemilik yang sah dan tidak berhak atas tanah obyek sengketa seluas 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) meter persegi;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I Konvensi maupun Tergugat II Konvensi dengan alasan apapun dan tanpa seizin dari Penggugat Konvensi untuk Segera Keluar dari tanah obyek sengketa, jika perlu dengan menggunakan bantuan Alat Negara;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 836 milik Tergugat I Konvensi karena tumpang tindih dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat Konvensi;
9. Menyatakan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp5.205.000,00 (lima juta dua ratus lima ribu rupiah);