Putusan PT JAKARTA
1104/PDT/2023/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 1104/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 14 Nopember 2023 —Pembanding/Tergugat I : PURBOWATI Diwakili Oleh : Karli, S.H, M.H.
Pembanding/Tergugat II : GREGORIUS HENGKY GUNAWAN Diwakili Oleh : Karli, S.H, M.H.
Pembanding/Tergugat III : BENNY SAMUDERA Diwakili Oleh : Karli, S.H, M.H.
Terbanding/Penggugat : PT. MITRA MANDALA MULYA

M E N G A D I L I :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;

• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 556/PDT.G/2022/PN.JKT.UTR TANGGAL 31 MEI 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI DIKTUM ANGKA 3 YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

• MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN ASLI SURAT-SURAT DOKUMEN ATAU BERKAS PT. MITRA MANDALA MULYA DALAM KEADAAN BAIK YANG SESUAI DENGAN ASLINYA BERUPA:

1. AKTA PENDIRIAN PT. MITRA MANDALA MULYA DAN SEGALA PERUBAHANNYA;

2. SK MENKUMHAM RI TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENCATATAN PERUBAHANNYA PT MITRA MANDALA MULYA;

1. AKTA-AKTA KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PT. MITRA MANDALA MULYA;

4. BUKU KAS PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA MANDALA MULYA;

5. REKENING DAN BUKU CEK SERTA BUKU BILYET GIRO PT. MITRA MANDALA MULYA;

6. LAPORAN MUTASI UANG DALAM REKENING PT. MITRA MANDALA MULYA YANG DITERIMA DARI OLEH BANK;

7. UANG TUNAI YANG ADA DALAM REKENING PT. MITRA MANDALA MULYA;

8. IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) NO.: 092/IUP-OP/DPE/2010 TANGGAL 26 APRIL 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI KEPADA PT. MITRA MANDALA MULYA UNTUK KOMODITI WOLFRAM;

9. IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) NO.:093/IUP-OP/DPE/2010 TANGGAL 26 APRIL 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN EKSPLOITASI KEPADA PT. MITRA MANDALA MULYA UNTUK KOMODITI TIMAH;

10.FAKTUR-FAKTUR PAJAK BUKTI PENYETORAN PEMBAYARAN PAJAK BADAN PT. MITRA MANDALA MULYA KEPADA PEMERINTAH;

11.FAKTUR-FAKTUR BUKTI PENYETORAN PEMBAYARAN PAJAK KEWAJIBAN PT. MITRA MANDALA MULYA KEPADA KEMENTERIAN INVESTASI (BKPM);

1. FAKTUR-FAKTUR BUKTI PENYETORAN PEMBAYARAN PAJAK PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMDA KABUPATEN BELITUNG;

DALAM TENGGANG WAKTU PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP SECARA SUKA RELA DAN APABILA TIDAK DISERAHKAN SECARA SUKA RELA MAKA DENGAN UPAYA PAKSA MEMINTA BANTUAN APARAT KEAMANAN ATAU APARAT NEGARA LAINNYA MENURUT PERTIMBANGAN RASA KEADILAN PENGADILAN;

• MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM DITINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00; (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 556/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai diktum angka 3 yang selengkapnya sebagai berikut :

• Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan asli surat-surat dokumen atau berkas PT. Mitra Mandala Mulya dalam keadaan baik yang sesuai dengan aslinya berupa:

1. Akta Pendirian PT. Mitra Mandala Mulya dan segala Perubahannya;

2. SK Menkumham RI tentang Pengesahan pendirian dan Pencatatan Perubahannya PT Mitra Mandala Mulya;

1. Akta-Akta Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Mitra Mandala Mulya;

4. Buku kas perseroan terbatas PT. Mitra Mandala Mulya;

5. Rekening dan buku Cek serta buku Bilyet Giro PT. Mitra Mandala Mulya;

6. Laporan mutasi uang dalam rekening PT. Mitra Mandala Mulya yang diterima dari oleh Bank;

7. Uang tunai yang ada dalam Rekening PT. Mitra Mandala Mulya;

8. IUP (Izin Usaha Pertambangan) No.: 092/IUP-OP/DPE/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Mitra Mandala Mulya untuk komoditi wolfram;

9. IUP (Izin Usaha Pertambangan) No.:093/IUP-OP/DPE/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Mitra Mandala Mulya untuk komoditi timah;

10.Faktur-faktur Pajak bukti penyetoran pembayaran pajak Badan PT. Mitra Mandala Mulya kepada Pemerintah;

11.Faktur-faktur bukti penyetoran pembayaran pajak kewajiban PT. Mitra Mandala Mulya kepada Kementerian Investasi (BKPM);

1. Faktur-faktur bukti penyetoran pembayaran Pajak Pemerintah Daerah kepada Pemda Kabupaten Belitung;

Dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap secara suka rela dan apabila tidak diserahkan secara suka rela maka dengan upaya paksa meminta bantuan aparat keamanan atau aparat Negara lainnya menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;

• Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);