Putusan PN AMBON
84/Pdt.G/2023/PN Amb

Putusan PN AMBON Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Amb
Tanggal 2 Nopember 2023 —Penggugat:
Ir. Said Assagaff
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
2.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
3.YAYASAN PENDIDIKAN POI TEK AMBON
Turut Tergugat:
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU di Ambon cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
5.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

MENGADILI:

DALAM PROVISI

• Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan rekomendasi administrasi dari TURUT TERGUGAT 3 sebagaimana tersebut dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU TAHUN ANGGARAN 2017 dan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN NOMOR 01.C/HP/XIX.AMB/05/2018 yang dalam angka 2 tentang TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN YAYASAN PT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH yakni:

1. Membentuk TIM untuk melakukan penelitian pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah;
2. Memeritahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:

1. Melakukan kajian atas aspek teknis, ekonomis dan yuridis dalam proses tukar menukar;
2. Melakukan peninjauan kembali atas perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan dan gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku dengan mengunakan tim penilai Independen;
3. Melakukan addendum atas perjannjian Tukar Menukar Tanah dan Ganti rugi Bangunan antara Pemerinatah provinsi Maluku dengan Yayasan PT Ambon terkait dengan nilai aset yang menjadi objek tukar menukar dan jangka waktu pembayaran.

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 287 Tahun 2017 tentang Tukar-Menukar Tanah dan Ganti Rugi Bangunan Antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon, tanggal 27 November 2017;
2. Perjanjian Tukar-Menukar Tanah dan Ganti Rugi Bangunan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon, tanggal 2 Desember 2017; dan
3. Berita Acara Serah Terima Nomor 640-68 Tahun 2017 tentang Serah Terima Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon, tanggal 2 Desember 2017.
4. Rekomendasi DPRD Provinsi Maluku Nomor 043.2/454/DPRD tanggal 8 Desember 2016.

4. Memerintahkan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk melaksanakan isi rekomendasi Administrasi dari TURUT TERGUGAT 3 sebagaimana dimaksud dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU TAHUN ANGGARAN 2017 dan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN NOMOR 01.C/HP/XIX.AMB/05/2018 yang dalam angka 2 tentang TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN YAYASAN PT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH yakni:

1. Membentuk TIM untuk melakukan penelitian pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah;
2. Memeritahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:

1. Melakukan kajian atas aspek teknis, ekonomis dan yuridis dalam proses tukar menukar;
2. Melakukan peninjauan kembali atas perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan dan gedung Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku dengan mengunakan tim penilai Independen;
3. Melakukan addendum atas perjannjian Tukar Menukar Tanah dan Ganti rugi Bangunan antara Pemerinatah provinsi Maluku dengan Yayasan PT Ambon terkait dengan nilai aset yang menjadi objek tukar menukar dan jangka waktu pembayaran.

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk mengembalikan status hukum mengenai Hak dan Kewajiban antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 terkait dengan Tukar-Menukar Tanah dan Ganti Rugi Bangunan antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Yayasan Pendidikan Poi Tek Ambon ke keadaan semula apabila terhadap evaluasi pelaksanaan rekomendasi dari TURUT TERGUGAT 3 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);