Putusan PN MASOHI
2/Pdt.G.S/2023/PN Msh

Putusan PN MASOHI Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Msh
Tanggal 20 Nopember 2023 —Penggugat:
1.Syafi Masihuwey
2.Ridwan Mawen
Tergugat:
Menteri Keuangan Cq. Direktorat Perbendarahan Negara Cq. Kantor Pelayanan Perbendarahan Negara Cabang Masohi

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan hari sidang dan memeriksa perkara pada persidangan maka Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana dan adapun aspek pemeriksaan pendahuluan tersebut telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari berkas gugatan beserta surat-surat yang bersangkutan dengan seksama, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama tetapi dalam gugatan a quo ternyata Para Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat yang dalam hal ini Para Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, sedangkan alamat kantor atau domisili Tergugat berada di Jalan Pattimura, Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana, maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo agar menunjuk kuasa/kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat atau dengan kata lain kuasa yang ditunjuk itu harus berdomisili atau berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memeriksa dan meneliti alamat atau domisili kantor Penerima Kuasa yang ada pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/Pdt.GS-SK/11/2023 ternyata berada di Jalan Trans Seram, Desa Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu atau dengan kata lain tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan Tergugat sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana jo Pasal 11 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, hal mana syarat tersebut merupakan syarat formil dan juga merupakan bagian dari karakteristik Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana jo Pasal 11 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/ PN Msh dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Para Penggugat;