Putusan PN SELONG
4/Pdt.G.S/2023/PN Sel

Putusan PN SELONG Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Sel
Tanggal 16 Februari 2023 — Penggugat:
PT. ADITYA TARUNA BAJANG
Tergugat:
LOMBOK HOSPITAL

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan hari sidang, maka Hakim perlu mempelajari syarat formil gugatan sehingga dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara PT. Aditya Taruna Bajang sebagai Penggugat dengan Lombok Hospital sebagai Tergugat yakni Pembelian barang berupa Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Kebutuhan Perlengkapan Gizi pada sekitar tanggal 7 Februari 2022, Penggugat mengirimkan barang tersebut ke Tergugat sesuai dengan kesepakatan dengan total harga keseluruhan barang sebesar Rp. 321.000.000., (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan Tergugat telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 41.901.000., (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu 20 April 2022, antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat membuat surat perjanjian Pelunasan Hutang yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dan dibubui cap stempel basah disertai dengan tanda tangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dan sama-sama membubui tanda tangan yang didalam perjanjian tersebut memuat ?Pihak pertama berjanji akan melunasi sisa pembayaran barang yang diambil kepada pihak kedua dengan tenggang waktu 30 hari (1 bulan) sejak ditanda tanganinya perjanjian tersebut?, kemudian sekitar tanggal 18 Oktober 2022 pihak PT. Aditya Taruna Bajang (Penggugat) mencoba menemui Ketua Yayasan Lombok Hospital yaitu Dedy Supriadi melalui Kapolsek Pringgabaya dengan membuat Surat Nomor 009/PT.ATB/e/X/2022, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk menemui pihak Penggugat serta membuat Klarifikasi Tertulis Nomor 24/DMS-LH/X/2022 yang berisi bahwa pihak Tergugat seolah-olah tidak mengenal Direktur PT. Aditya Taruna Bajang (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu surat perjanjian pelunasan hutang antara PT Aditya Taruna Bajang dengan Lombok Hospital tanggal 20 April 2022, bahwa yang bertindak sebagai pihak pertama adalah Deddy Supriadi Jabatan Direktur Utama Dewan Masyarakat Sehat Nusa Tenggara Barat sedangkan pihak kedua adalah PT Aditya Taruna Bajang, kemudian dalam alat bukti tersebut terdapat 11 (sebelas) kali tahap pembayarannya untuk tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kesembilan dan kesepuluh telah dibayar secara transfer melalui orang yang bernama Nanang Firmansyah sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Lombok Hospital sedangkan untuk tahap keenam, kedelapan dan kesebelas belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pada alat bukti klarifikasi tertulis nomor 24/DMS-LH/X/2022 kepada Kapolsek Pringgabaya tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DMS NTB, Direktur Lombok Hospital, Ketua Dewan Pembina DMS NTB, Sekretaris Jendral DMS NTB dan diperkuat oleh Dewan Pengawas DMS NTB, yang intinya menyatakan bahwa Yayasan Dewan Masyarakat Sehat (DMS) Lombok Hospital Kabupaten Lombok Timur tidak mengenal Direktur PT Aditya Taruna Bajang yang bernama Idham Chalid dalam hal proses pengadaan alat kesehatan di Lombok Hospital namun Idham Chalid berhubungan dengan oknum yang bernama Nanang Firmansyah ST sebagai Wakil Direktur Umum dan SDM, sedangkan mengenal Direktur PT Aditya Taruna Bajang yang bernama Idham Chalid karena sering melakukan penagihan kepada oknum Nanang Firmansyah, kemudian tidak pernah membuat rencana anggaran biaya (RAB), tidak pernah membuat pengumuman lelang tender, tidak pernah menerima Laporan Berita Acara (LBA), tidak pernah mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) kepada Direktur PT Aditya Taruna Bajang dalam pengadaan alat kesehatan, PT Aditya Taruna Bajang sudah menerima pembayaran dan masih ada sisa sekitar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah), kemudiin harga yang sangat tinggi dan tidak sesuai dengan harga alat kesehatan dan bahan habis pakai (BHP);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa surat somasi tanggal 17 Agustus 2022 dengan Nomor 15/SP/Pdt/VIII/2022, somasi kedua tanggal 26 Agustus dengan Nomor 16/SP/Pdt/VIII/2022, dan somasi ketiga tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 037/SRT-SOM/AR/XII/2022, maka oleh pihak PT Aditya Taruna Bajang telah memberikan somasi kepada beberapa pihak yaitu Ketua Umum Yayasan Dewan Masyarakat Sehat Provinsi NTB, Direktur Rumah Sakit Lombok Hospital Provinsi NTB dan Wakil Direktur Umumdan SDM Rumah Sakit Lombok Hospital Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan maupun alat bukti yang diajukan maka tidak ditemukan korelasi hukum antara kedudukan Ketua Umum Yayasan Dewan Masyarakat Sehat Provinsi NTB, Direktur Rumah Sakit Lombok Hospital Provinsi NTB dan Wakil Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Lombok Hospital Provinsi NTB yang disomasi oleh Penggugat dengan Lombok Hospital dan orang yang bernama Nanang Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlepas dari benar tidaknya telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi perlu untuk mendapat pembuktian lebih lanjut, akan tetapi dengan tidak adanya korelasi hukum dalam dalil gugatan antara Para pihak sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Penguggat, menjadikan perkara a quo pembuktiannya sangat rumit dan melibatkan banyak pihak sedangkan gugatan sederhana adalah gugatan yang penyelesaiannya sangat sederhana dengan azas cepat, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaiaman diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang syarat subjektif gugatan sederhana diantaranya mengenai jumlah para pihak dimana Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga dalam perkara a quo terungkap bahwa adanya pihak lain yang harus turut didudukan sebagai pihak karena sifatnya sangat menentukan guna penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/ 2023/PN Sel. dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;