Putusan MS PROP NAD
102/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Putusan MS PROP NAD Nomor 102/Pdt.G/2023/MS.Aceh
Tanggal 17 Oktober 2023 —Pembanding/Penggugat : Wahyu Darzenni bin Salman Diwakili Oleh : Wahyu Al Ikram Nasution. SHI, MH, CPL
Terbanding/Tergugat : Chintia Dewi binti Zainuddin

MENGADILI:

1. MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING DAPAT DITERIMA.
2. MENGUATKAN PUTUSAN MAHKAMAH SYARIYAH KUTACANE NOMOR 126/PDT.G/2023/MS.KC TANGGAL 21 AGUSTUS 2023 MASEHI BERTE-PATAN DENGAN TANGGAL 4 SAFAR 1445 HIJRIAH DENGAN PERBAIKAN, SEBAGAI BERIKUT:

DALAM KONVENSI:

1. MENGABULKAN PERMOHON PEMOHON;
2. MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON (WAHYU DARZENNI BIN SALMAN) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJ'I TERHADAP TERMOHON (CHINTIA DEWI BINTI ZAINUDDIN) DI DEPAN SIDANG MAHKAMAH SYARIYAH KUTACANE;

DALAM REKONVENSI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MEMBEBANKAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSI (WAHYU DARZENNI BIN SALMAN) UNTUK MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI (CHINTIA DEWI BINTI ZAINUDDIN) SEBELUM PENGUCAPAN IKRAR TALAK BERUPA:
   1. NAFKAH MADHIYAH SELAMA 7 BULAN SEJUMLAH RP7.000.000,00 (TUJUH JUTA RUPIAH);
   2. NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH SELAMA MASA IDDAH BERUPA UANG SEJUMLAH RP4.500.000,00 (EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
   3. MUT'AH BERUPA EMAS SEBERAT 2 (DUA) MAYAM;

1. MENETAPKAN 1/3 (SEPERTIGA) GAJI TERGUGAT REKONVENSI SEBAGAI PNS (PEGAWAI NEGERI SIPIL) MENJADI BAGIAN DARI PENGGUGAT REKONVENSI SEBAGAI ISTERI YANG DICERAIKAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL;
2. MENYATAKAN GUGATAN NAFKAH ANAK TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);
3. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP240.000,00(DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH).

MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000.00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar?iyah Kutacane Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.KC tanggal 21 Agustus 2023 Masehi berte-patan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah dengan perbaikan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (WAHYU DARZENNI Bin SALMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CHINTIA DEWI Binti ZAINUDDIN) di depan sidang Mahkamah Syar?iyah Kutacane;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi (WAHYU DARZENNI Bin SALMAN) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (CHINTIA DEWI Binti ZAINUDDIN) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
   1. Nafkah madhiyah selama 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
   2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
   3. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;

1. Menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Menyatakan gugatan nafkah anak tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

• Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp240.000,00(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).