Putusan PN BAJAWA
48/Pid.B/2023/PN Bjw

Putusan PN BAJAWA Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bjw
Tanggal 17 Nopember 2023 —Penuntut Umum:
MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.LOPI PHILIPUS Alias LIPUS
2.ERASTUS RADE Alias ERAS

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LOPI PHILIPUS Alias LIPUS dan Terdakwa II ERASTUS RADE Alias ERAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar surat Aklamasi Akbar Indonesia Mercusuar Dunia;
• 2 (dua) lembar surat Kemaharajaan Dunia;
• 1 (satu) lembar surat Misi World Kingdom Empire-Swissindo World Trust International Orbit (WKE-UNS) melalui Program Pemerintah Pembayaran 1-11 (P1-11);
• 1 (satu) lembar surat Program Payment 1-11;
• 1 (satu) lembar voucher M1 Surat Kuasa, 1 (satu) lembar surat Keraton Linggacala Lima Benua, Surat Kuasa H.E Yunasril Yuzar, S.H.;
• 4 (empat) lembar surat Swissindo World Trust International Orbit, perihal: Pengayoman, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Penerima Voucher M1 di Indonesia;
• 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputi Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017 tentang Pengangkatan Deputi Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
• 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perihal Instruksi Untuk Percepatan Pembentukan Depjen UN Swissindo di seluruh Kabupaten dalam Provinsi NTT dan jajarannya;
• 1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017, tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
• 4 (empat) lembar surat WKE UNS Marger Indonesia (PBB, IMF, M1) Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia (Depjen UNSWISSINDO Kabupaten Ngada). Perihal Pemberitahuan;
• 2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal WKE-UNS Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kecamatan Soa. Daftar Usulan Anggaran Biaya Hidup Pemberian Voucher M1 untuk penduduk Provinsi NTT (21 Kabupaten dan 1 Kota), 104 (seratus empat) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kec. Soa;
• 1 (satu) jepit rekening koran atau Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
• 1 (satu) buah kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, ?Induk Negara-Induk Bank ?Indo Army?, UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI. Lengkap dengan Id Card berwarna merah;
• 59 (lima puluh sembilan) lembar kartu anggota UN-Swissindo yang mana pada bagian depan berwarna merah yang bertuliskan : S.O.E, Special Operation Executive, Grant Government Team, Thread ID; 1-1TB79N, foto dan dalam foto tersebut bertuliskan 10-60712 (E) 281010, Iwan Ignasius Setti, ?Induk Negara-Induk Bank ?Indo Army?, UNO Swissindo, dan pada bagian bawah kartu tersebut terdapat logo-logo. Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI;
• 1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo;
• 1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan Natasha Wilona dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo yang telah membayar uang menjadi anggota UN-Swissindo;
• 2 (dua) buah tempat untuk menyimpan kartu anggota UN-Swissindo;
• 2 (dua) lembar Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan UN Swissindo dengan nomor SP/1/SWI/2017, Tanggal 24 Agustus 2023;
• 1 (satu) lembar surat Pernyataan dari Sugihartono Tongam L. Tobing pada tanggal 23 Agustus 2017, 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesis. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kementrian Agama Republik Indonesia. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor PRJ-26/D.01/2017. Nomor 19/10/NK/GBI/2017. Nomor 10/M-DAG/MoU/12/2017. Nomor 1745/M.KOMINFO/HK.02.03/12/2017. Nomor 15/KB/M.KUKM/XII/2017. Nomor 182/9459/SC. Nomor 8 Tahun 2017. Nomor 40/XII/NK/2017. Nomor 8/M/NK/2017. Nomor B/118/XII/2017. Nomor KEP-705/A/JA/12/2017. Nomor 20/KS/BKPM/2017. Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakan dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;
• 11 (sebelas) Lembar Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi;
• 1 (satu) lembar Surat OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap dua Kasus Investasi Ilegal dan satu Penipuan Pelunasan Kredit dengan Nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016, tanggal 1 November 2016;
• 2 (dua) lembar Siaran Pers Waspadai Janji Pelunasan Kredit Oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab, dengan Nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, Tanggal 20 Juni 2016;
• 2 (dua) lembar Surat Satgas Waspada Investasi Gandeng enam anggota baru Cegah Investasi Ilegal, dengan Nomor SP 87/DKNS/OJK/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);