Putusan PN GORONTALO
197/Pid.Sus/2023/PN Gto

Putusan PN GORONTALO Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Gto
Tanggal 6 Desember 2023 —Penuntut Umum:
1.Sumarni Larape, S.H., M.H.
2.Aminullah M Mentemas, S.H.
3.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDEN YACOB ISMAIL ALIAS DEDEN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deden Yacob Ismail alias Deden, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi kontrak perjanjian pembiayaan pengadaan barang dan atau jasa dengan Nomor Kontrak 070821517404 antara debitur Deden Yacob Ismail dan kreditur PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk;
• 1 (satu) lembar fotokopi Setifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00035683.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021 atas nama Deden Yacob Ismail;
• 1 (satu) budel fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1143 tanggal 7 Agustus 2021;
• 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Samsudin Datalamon;
• 1 (satu) bundel fotokopi BPKB Mobil Toyota Agya Merah atas nama Samsudin Datalamon;
• 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai tanggal 27 September 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya 1.0 M/T warna merah dengan Nomor Rangka: MHKA4DA3JGJ100154 Nomor Mesin : 1KRA318942 dengan Nomor Polisi DB 1407 PB;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);