Putusan PN WONOSARI
28/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Putusan PN WONOSARI Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Wno
Tanggal 15 Nopember 2023 — Penggugat:
PT BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN CABANG WONOSARI
Tergugat:
1.YONATAN ROSANDI
2.KRISWANTOJOKO TRIYONO
3.KARNILASARI

Menimbang, bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, guna menjamin pelunasan hutang Para Tergugat, maka dilakukan jaminan kebendaan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11056, dengan pemegang ha katas nama KRISWANTOJOKO TRIYONO Tergugat II, dan jaminan kebendaan tersebut telah dilekati Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01538/2020 Peringkat Pertama, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01720/2021 Peringkat Kedua, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02592/2021 Peringkat Ketiga, Ketiga Sertpikat Hak Tanggungan tersebut dengan pemegang Hak Tanggungan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian Para Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya dalam melakukan pelunasan hutangnya tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan adalah suatu sengketa keperdataan yang diharapkan dapat diputuskan guna mengakhiri sengketa yang ada bagi para pihak, dalam perkara in casu kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya serta terjamin pelunasan hutangnya dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01538/2020 Peringkat Pertama, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01720/2021 Peringkat Kedua, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02592/2021 Peringkat Ketiga, maka merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dalam Pasal 14 ayat (3) dengan redaksi ?Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah?. Maka dengan demikian persoalan hukum yang terjadi apabila Tergugat melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah ada, dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01538/2020 Peringkat Pertama, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01720/2021 Peringkat Kedua, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02592/2021 Peringkat Ketiga, yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dengan sendirinya persoalan sengketa yang ada dari kedua belah pihak sudah sangat jelas telah terakomodir penyelesaiannya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu sangatlah berlebihan apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat, tentunya tuntutan hak atas parate eksekusi dilakukan secara berurut berdasarkan peringkat dalam hak tanggungan yang di pegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila perkara aquo dilanjutkan pemeriksaan dan melahirkan suatu putusan hukum yang baru oleh Pengadilan akan sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan terhadap Putusan oleh Pengadilan dari suatu gugatan, maka oleh sebab itu dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Tanggungan yang telah ada, namun diajukan pula gugatan aquo ke Pengadilan, Penggugat dipandang tidak menghormati kaedah-kaedah hukum jaminan kebendaan, dan hal tersebut sangat mengganggu akan suatu asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini perihal sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak diatur dan diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, atas pemeriksaan pendahuluan sebagai bentuk menentukan sederhana atau tidaknya suatu gugatan, maka demi tertib hukum dan kepastian hukum dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim berpandangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 28/Pdt.G.S/2023/PN Wno dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.