Putusan PN BUNTOK
4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt

Putusan PN BUNTOK Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt
Tanggal 29 Nopember 2023 —Penggugat:
1.SYAHBUDINOOR
2.ARDIANSYAH
3.NORHANIAH
4.IDHAM
5.NOORHIDAYAH
Tergugat:
RUSDIANA

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.?;

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, terhadap posita gugatan tidak disebutkan secara jelas dan rinci hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kuitansi dan Bukti Transfer, tidak pula dapat menggambarkan terkait adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum yang sama antara Para Penggugat;

Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap posita gugatan a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).?;

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, disebutkan dalam petitum angka 3 ?Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat Penggugat sebesar Rp230.400.000,00 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde)?. Berdasarkan petitum tersebut, Penggugat meminta kerugian materiil dan moriil secara bersamaan, tidak dipisahkan antara berapa kerugiaan materril dan berapa kerugian moriil, sehingga menjadikan petitum a quo tidak jelas dan tidak mudah pembuktiannya, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan a quo, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Hakim berpendapat gugatan tersebut pembuktiannya tidak sederhana, oleh karenanya Hakim tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Bnt dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada Para Penggugat.