Putusan PN PEKALONGAN
81/Pdt.G.S/2023/PN Pkl

Putusan PN PEKALONGAN Nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN Pkl
Tanggal 27 Nopember 2023 —Penggugat:
FADHLULLAH MUHAMMAD
Tergugat:
Bae Haqi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan: Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi ?Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat?;

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan tersebut di atas, terdapat syarat kumulatif untuk mengkategorikan suatu perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum sebagai gugatan sederhana, yaitu: Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil beralamat diwilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan dan surat kuasa Nomor 010/SK-ALP/X/2023 yang menjeaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya memilih dan menunjuk kuasa Devi Rakhmatika, S.H., M.H yang domisili hukumnya yang beralamat di Banguntapan 01 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini memilih domisili hukum kuasa hukumnya yang berada diluar wilayah hukum domisili Tergugat, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, oleh karena Kuasa Penggugat berada diluar wilayah hukum Tergugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekalongan maka terhadap pemanggilan Kuasa Penggugat yang domisli hukumnya berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga pemangggilan pihak Penggugat (Kuasa Penggugat) dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dimana domisili hukumnya berada di Pengadilan Negeri Bantul (pemanggilan dilakukan secara delegasi), maka oleh karena itu gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;