1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MOJOKERTO
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan PN MOJOKERTO
80/Pid.Sus/2023/PN Mjk

    Putusan PN MOJOKERTO Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk
    Tanggal 16 Maret 2023 — - Mardiono, S.H. Bin H. Bajrah
    Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci
    Tahun 2023
    Tanggal Register 10 Februari 2023
    Lembaga Peradilan PN MOJOKERTO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Husnul Khotimah
    Hakim Anggota Jenny Tulak, Nurlely
    Panitera Ade Yulianti Wahyuni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIHUKUM
    Catatan Amar - Menyatakan Terdakwa MARDIONO, S.H. BIN H. BAJRAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ?;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto/ kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto/ bersih 0,204 (nol koma dua ratus empat) gram;Sebuah sarung ?Wadimor? motif kotak warna merah bata coklat;Seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api;1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607;Dimusnahkan;1 (satu) buah HP jenis Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200.Dirampas untuk negara.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 16 Maret 2023
    Tanggal Dibacakan 16 Maret 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

19
9