Putusan PN DENPASAR
484/Pdt.G/2023/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 18 Desember 2023 —Penggugat:
Sven Hollinger
Tergugat:
Gusti Ayu Ita Dewi
Turut Tergugat:
1.I Gusti Ayu Rai Astiti
2.I Gusti Ngurah Sudiartha
3.DRS. I Gusti Rai Tantra
4.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI.

• Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan AKTA Tanggal 25 Januari 1997, No. 112 Tentang PERJANJIAN HARTA PERKAWINAN, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. B. WIBISONO, S.H., Notaris di Denpasar dan SURAT PERNYATAAN, tanggal 20 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah yaitu:

a. Pernyataan pengajuan penawaran, tanggal 28-02-2003, yang ditandatangani oleh Gusti Ayu Ita Dewi selaku Pembeli dan I Gusti Ayu Rai Astiti selaku Penjual;

b. Kwitansi tanggal 28-02-2003, dengan kalimat ?sudah terima dari? Gst Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst. Ayu Rai Astiti;

c. Print out ATM BCA tanggal 07/07/03, transfer ke rek nama I Gst. Ayu Rai Astiti;

d. Print out ATM BCA tanggal 08/07/03, transfer ke rek nama I GST Ayu Rai Astiti;

e. Kwitansi tanggal 13-08-2003, dengan kalimat ?sudah terima dari? GST AYU ITA DEWI, dan ditandatangani oleh I GST AYU RAI ASTITI;

f. Aplikasi kiriman uang Bank BNI tanggal 20 Oktober 2003, pengirim I Gusti Ayu Ita Dewi/Sven Hollinger;

g. Aplikasi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 22-04-04, pengirim SVEN HOLLINGER;

h. Kwitansi tanggal 22-04-04, dengan kalimat ?sudah terima dari? GST Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh I Gst Ayu Rai Astiti;

i. Kwitansi tanggal 16 Juli 2003, dengan kalimat ?sudah terima dari? GST Ayu Ita Dewi, dan ditandatangani oleh Notaris JS WIBISONO, SH;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:

a. Akta Jual Beli No. 218/2003 Tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ANDY SHINDUNATA, SH., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung;

b. Akta Jual Beli Nomor 17/2006 Tanggal 16 Mei 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris I Gusti Ayu Nilawati, SH., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung;

5. Menyatakan kedua bidang tanah obyek sengketa berikut turutannya sebagaimana terurai dalam:

a. Sertipikat Hak Milik No. 1074/Kerobokan Kelod, NIB. 01263, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 9743, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 05-12-2003, No. 835/2003, Luas: 600 m², yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yang sebelumnya tercatat atas nama SVEN HOLLINGER, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama: GUSTI AYU ITA DEWI, tanggal 29 Juni 2022;

b. Sertipikat Hak Milik No. 1943/Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.05.02205, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 1075, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 11-07-2006, No. 1601/Kerobokan Kelod/2006, Luas: 200 m², yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang sebelumnya tercatat atas nama SVEN HOLLINGER, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama: GUSTI AYU ITA DEWI, tanggal 27 Juni 2022 adalah sah hak milik Penggugat;

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah berusaha memiliki dan menguasai kedua bidang tanah obyek sengketa berikut turutannya, yang merupakan hak milik Penggugat, termasuk tidak mau menyerahkan kedua bidang tanah obyek sengketa berikut turutannya tersebut kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau pihak lain yang ditunjuk dan diberikan kuasa oleh Tergugat, untuk menyerahkan kedua bidang tanah obyek sengketa berikut turutannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap orang maupun barang-barang dan lain sebagainya, seketika setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan apabila diperlukan dengan bantuan pihak yang berwenang untuk itu, termasuk pula menyerahkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat;

8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 4 untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perubahan hak kepemilikan atas bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas kedua bidang tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam:

a. Sertipikat Hak Milik No. 1074/Kerobokan Kelod, NIB. 01263, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 9743, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 05-12-2003, No. 835/2003, Luas: 600 m², yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV yang sebelumnya tercatat atas nama SVEN HOLLINGER, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama: GUSTI AYU ITA DEWI, tanggal 29 Juni 2022;

b. Sertipikat Hak Milik No. 1943/Kerobokan Kelod, NIB. 22.03.08.05.02205, Asal Hak: Pemecahan Bidang M. 1075, Kelurahan Kerobokan, Surat Ukur tanggal 11-07-2006, No. 1601/Kerobokan Kelod/2006, Luas: 200 m², yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang sebelumnya tercatat atas nama SVEN HOLLINGER, yang kemudian telah berubah menjadi atas nama: GUSTI AYU ITA DEWI, tanggal 27 Juni 2022;

dari yang sebelumnya atas nama I GUSTI AYU ITA DEWI (Tergugat) menjadi atas nama SVEN HOLLINGER (Penggugat), seketika setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.112.000,00 (empat juta seratus dua belas ribu rupiah);

12. Menolak petitum selain dan selebihnya;