Putusan PN KANDANGAN
235/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Putusan PN KANDANGAN Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Kgn
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MASDEN KAHFI, SH
2.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.
2.REZHA MARINDA, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSDI Bin BASRUM

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUSDI Bin BASRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MUSDI Bin BASRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSDI Bin BASRUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
• 1 (satu) lembar tissue warna putih.
• 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis mandau dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 60 cm, lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat.
• 1 (satu) buah sarung Mandau terbuat dari kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru DA 3809 WQ dengan Noka MH3RG4710KK117202, Nosin : G3J6E-0217949;

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).