Putusan PN Mentok
10/Pdt.G/2023/PN Mtk

Putusan PN Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk
Tanggal 18 Desember 2023 —Penggugat:
MULIADY
Tergugat:
1.JUIMAN
2.JAMIDI
3.KEPALA DESA BENTENG KOTA
4.CAMAT TEMPILANG
Turut Tergugat:
5. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangka Barat

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan hukum seluruh alat-alat bukti yang dajukan oleh Penggugat Konvensi, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas 3 (tiga) bidang tanah Penggugat;
4. Menyatakan 3 (tiga) Tiga Bidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik:
   1. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Desa Benteng seluas 10.000 M²., Tertanggal 26 Oktober 1987; Pembaharuan Gambar Situasi Tanggal 4 Januari 2017 No. 474/2017. Dengan Batas-batas:

• Barat : Ibrahim Jalal 100 m
• Timur : Lias 50 m (SHM 491) & Tanah Negara 50 m
• Utara : Agus 100 m (SHM No. 489)
• Selatan : Kulup 100 m
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Desa Benteng seluas 9.115 M²., Tertanggal 4 Desember 1985; Pembaharuan Surat Ukur Tanggal 4 Januari 2017 No. 475/2017. Dengan batas-batas:
• Barat : Ibrahim Jalal 100 m
• Timur : Lias 41 m (SHM No. 491) & Durohim / Juiman 50 m
• Utara : Zainal Singkep 100 m
• Selatan : Agus 100 m (SHM No.488)

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Desa Benteng seluas 9.700 M²., Tertanggal 4 Desember 1985, Pembaharuan surat Ukur Tanggal 21 Desember 2017 No. 477/2017, dengan batas-batas:

• Barat : Agus + 47 meter (SHM 488) & 50 m (SHM 489)
• Timur : Tanah Negara 100 m
• Utara : Durohim / Juiman 100 m
• Selatan : Tanah Negara 100 m

Adalah hak atas tanah;

1. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah Menguasai dan menerbitkan Surat-surat di atas bidang hak milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan secara hukum, Perbuatan Tergugat I yang telah menggarap, menanam pohon Sawit dan Kelapa serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di atas 3 (tiga) bidang tanah hak milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum, segala surat-surat dan segala dokumen hak atas tanah yang berada diatas tiga Bidang Tanah Penggugat yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III adalah Cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
4. Menyatakan secara Hukum surat-surat:

1. Surat-surat serta Dokumen Jual Beli 3 Bidang Tanah tertanggal 29 Juli 2022;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Desa Benteng seluas 10.000 M²., tertanggal 26 Oktober 1987; Pembaharuan Gambar Situasi Tanggal 4 Januari 2017 No. 474/2017.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Desa Benteng seluas 9.115 M²., Tertanggal 4 Desember 1985; Pembaharuan Surat Ukur Tanggal 4 Januari 2017 No. 475/2017.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Desa Benteng seluas 9.700 M²., Tertanggal 4 desember 1985, Pembaharuan surat Ukur Tanggal 21 Desember 2017 No. 477/2017.

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan Hukum mengikat;

1. Menyatakan secara hukum, segala aktivitas baik menggarap, menanam, mencabut / menebang tanaman yang dilakukan oleh Penggugat di atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat adalah sah berdasarkan hukum;
2. Meghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan seluruh bukti-bukti Hak dan surat-surat hak atas Tanah yang diregisterkan, serta menghapus register surat-surat hak atas tanah nama Tergugat I dari Register Pencatatan Hak yang disediakan untuk itu:
3. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah objek sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun di atasnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang dikuasai dan mencabut semua patok atau tanda batas tanah serta barang-barang tidak bergerak yang telah dipasang dan/atau segala sesuatu yang berada diatasnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I lalai untuk menjalakan putusan ini, setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

• Menolah gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang muncul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.4.818.000,00,- (empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);