Putusan PT SAMARINDA
204/PDT/2023/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 204/PDT/2023/PT SMR
Tanggal 21 Desember 2023 — Pembanding/Tergugat I : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Penggugat I : Ribut
Terbanding/Penggugat II : Mulyono
Terbanding/Penggugat III : Supiyani
Terbanding/Penggugat IV : Jumiati
Terbanding/Penggugat V : SRI WULAN
Terbanding/Penggugat VI : SUPARDI
Terbanding/Penggugat VII : SITI ERNAMAWATI
Terbanding/Penggugat VIII : M. HARIYANTO
Terbanding/Penggugat IX : Sriyati
Terbanding/Penggugat X : Istirokah
Terbanding/Penggugat XI : SUKARYANTO
Terbanding/Penggugat XII : SITI LAMINAH

MENGADILI:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT II DAN PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 64/PDT.G/2023/PN SMR TANGGAL 9 OKTOBER 2023, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI JUMLAH UANG PENGGANTI TANAH/LAHAN YANG HARUS DIBAYAR PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT II DAN PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I KEPADA PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT DAN MENGHILANGKAN AMAR PUTUSAN ANGKA 6 (ENAM), SEHINGGA SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI :

- MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN OLEH PARA TERGUGAT PADA TAHUN 1973-1974 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG PADA WAKTU ITU DISEBUT TRANSMIGRAN SIMPANG PASIR, KAMPUNG HANDIL BAKTI, KECAMATAN PALARAN, KOTAMADYA SAMARINDA, SEKARANG DISEBUT KELURAHAN SIMPANG PASIR, KECAMATAN PALARAN, KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
3. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PARA PENGGUGAT BERHAK MENDAPATKAN TANAH DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MASING-MASING SELUAS 20.000 M2 (DUA PULUH RIBU METER PERSEGI) SESUAI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR/TERGUGAT II NOMOR SK. 01/HM- SMR/TRANS/1979 BESERTA LAMPIRANNYA;
4. MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MENYERAHKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN HAK ATAS LAHAN/TANAH PERTANIAN YANG MENJADI HAK PARA PENGGUGAT SELUAS 15.000 M2 (LIMA BELAS RIBU METER PER SEGI) UNTUK SETIAP PENGGUGAT/KEPALA KELUARGA;
5. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TANAH/LAHAN KEPADA PARA PENGGUGAT SEJUMLAH RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) PER KEPALA KELUARGA, SEHINGGA SELURUHNYA BERJUMLAH RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) X 12 KEPALA KELUARGA ATAU SAMA DENGAN RP. 9.600.000.000,00 (SEMBILAN MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) SECARA TUNAI DAN SEKALIGUS;
6. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;
7. MENGHUKUM PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT II DAN PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023, dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah uang pengganti tanah/lahan yang harus dibayar Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I kepada para Terbanding semula para Penggugat dan menghilangkan amar putusan angka 6 (enam), sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Transmigran yang ditempatkan oleh Para Tergugat pada tahun 1973-1974 di Provinsi Kalimantan Timur yang pada waktu itu disebut Transmigran Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, sekarang disebut Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak mendapatkan tanah dari Pemerintah Republik Indonesia masing-masing seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur/Tergugat II Nomor SK. 01/HM- Smr/Trans/1979 beserta lampirannya;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan dan/atau memberikan hak atas lahan/tanah pertanian yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi) untuk setiap Penggugat/Kepala Keluarga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pengganti tanah/lahan kepada para Penggugat sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) per Kepala Keluarga, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) x 12 Kepala Keluarga atau sama dengan Rp. 9.600.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);