Putusan PN SURABAYA
84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 22 Desember 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.ENDANG KUMORO
2.AHMAD PURWANTO bin SAKIMAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endang Kumoro dan Terdakwa II AHMAD PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Endang Kumoro untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.250.000 (seratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Achmad Purwanto untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

(terlampir dalam berkas perkara)

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);