Putusan PN JAKARTA SELATAN
533/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Nopember 2023 —Penggugat:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik lndonesia disebut Kemendikbudristek
Tergugat:
1.Ny. Hadisusanti Idris
2.H. Guritno
3.Ny. Wawang Kurniasih
4.Rita Mulyanti
5.H. Bagus Budi Prabowo
6.Ny. Suwarti Sobandi
7.Rosalia Rosita
8.Soeratno
9.Ny. Ceacilia Leny Windaryati
10.Ny. Evie Sumolang
11.Ny. Nancy Esther Turangan
12.Yahma Yulfefman Achmad
13.Ny. Noor Enny Budiningrum
14.Nenden Purwitasari
15.Edi Sudana
16.Kurniadi
17.Rujaman Djayaatmaja
18.Henny Yulia Heryani
19.Bangun Raharjo
20.Nani Chaerani
21.Ferdy Hadi Suprobo
22.Arief Muhamad Nafrizal
23.Yis Wiriani
24.R. Dadang Mufarmalah
25.Yudi Setiawan
26.Mira Tjandrarini
27.Soraya Aldjufrie
28.Drs. Ichsan Talib
29.Titiek Irawati S, S.H.,
Turut Tergugat:
29.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
30.Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan cq. Lurah Kelurahan Selong

MENGADILI:

Dalam Provisi:

• Menolak tuntutan Provisi Penggugat dan Tergugat I, II, XIX;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat III sampai dengan XVIII, Tergugat XX sampai dengan XXVI dan Tergugat XXVII, XXVIII, XXIX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

• Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekovensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat III sampai dengan XVIII, Tergugat XX sampai dengan XXVI untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVII, XXVIII, XXIX Konvensi untuk sebagian;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta No. 43 tanggal 30 Agustus 2014, Akta No. 44 tanggal 30 Agustus 2014, Akta No. 45 tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S, S.H;

4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVIII, XXVIII, XXIX Konvensi sebagai pemilik Hak Prioritas Atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau Bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan Di Jakarta) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Batas ;

- Sebelah Selatan : Jalan Sriwijaya IV ;

- Sebelah Timur : Jalan Sriwijaya Raya ;

- Sebelah Barat : Jalan Patimura ;

Setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya IV No. 1 RT 003 (sekarang 006) RW 03 (sekarang 01), Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) melakukan perbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad) yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVIII, XXVIII, XXIX;

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) bukan pemilik dan atau tidak berhak atas obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau Bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan Di Jakarta) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Batas ;

- Sebelah Selatan : Jalan Sriwijaya IV ;

- Sebelah Timur : Jalan Sriwijaya Raya ;

- Sebelah Barat : Jalan Patimura ;

Setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya IV No. 1 RT 003 (sekarang 006) RW 03 (sekarang 01), Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) berserta semua pihak yang memperoleh hak atau ijin daripadanya dan atau semua pihak yang ditempatkan olehnya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau Bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan Di Jakarta) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Batas ;

- Sebelah Selatan : Jalan Sriwijaya IV ;

- Sebelah Timur : Jalan Sriwijaya Raya ;

- Sebelah Barat : Jalan Patimura ;

Setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya IV No. 1 RT 003 (sekarang 006) RW 03 (sekarang 01), Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan. Kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bersih dan bebas dari segala beban di atasnya.

1. . Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) untuk melaksanakan penghapusbukuan Barang Milik Negara (BMN) atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie atau Bekas Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional Berkedudukan Di Jakarta) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Batas ;

- Sebelah Selatan : Jalan Sriwijaya IV ;

- Sebelah Timur : Jalan Sriwijaya Raya ;

- Sebelah Barat : Jalan Patimura ;

Setempat dikenal sebagai Jalan Sriwijaya IV No. 1 RT 003 (sekarang 006) RW 03 (sekarang 01), Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;

10.Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.967.000,00.- (dua puluh satu juta sebilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);