Putusan PN PEMATANG SIANTAR
93/Pdt.G/2023/PN Pms

Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pms
Tanggal 19 Desember 2023 —Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2011 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-16062023-0014, tanggal 16 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, dan mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar ditempat perceraian itu terjadi agar Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Konevensi/Penggugat Konvensi yang dilakukan secara agama yaitu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simpang Raya Ress.Panei Tongah pada tanggal 08 Oktober 2011 dengan Akta Nikah No.050/01.3/D5/R0503/H5/AN/X/ 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun dengan Nomor :1208-KW-16062023-0014 tanggal 16 Juni 2023 adalah sah secara hukum;

3.Menyatakan anak yang bernama Vandra Prayer Ramot Sihaloho berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);