Putusan PTUN PALU
84/G/TF/2023/PTUN.PL

Putusan PTUN PALU Nomor 84/G/TF/2023/PTUN.PL
Tanggal 14 Desember 2023 —Penggugat:
PT Hotlandtua
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Tengah
2.direktur jenderal mineral dan batubara pada kementerian energi dan sumber daya mineral Republik indonesia

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
   1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hotlandtua berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.090/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hotlandtua, tanggal 13 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
   2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Hotlandtua berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.090/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hotlandtua, tanggal 13 Desember 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan kepada:
   1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hotlandtua berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.090/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hotlandtua, tanggal 13 Desember 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
   2. Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Hotlandtua berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.090/DESDM/XII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hotlandtua, tanggal 13 Desember 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).