Putusan PN BARABAI
9/Pdt.G.S/2023/PN Brb

Putusan PN BARABAI Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Brb
Tanggal 18 Desember 2023 — Penggugat:
SITI MARIANI
Tergugat:
MUTIARA

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim dalam gugatan sederhana setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan sederhana, yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

1.Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;

2.Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

3.Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

4.Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut di atas, dapat disimpulkan dalam menentukan suatu gugatan yang diajukan adalah termasuk gugatan sederhana atau tidak, Hakim perlu memeriksa materi gugatan yang diajukan dengan merujuk pada syarat yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang sebagian ketentuannya telah diubah dan ditambah dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta dengan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang jika diperhatikan mengatur mengenai obyek gugatan sederhana, menitikberatkan ketentuan berikut:

1.Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2.Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

-Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau

-Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur hal-hal berikut:

(1)Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2)Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3)Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a)Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4)Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Lunjuk RT. 004 RW. 003, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kias RT. 008 RW. 003, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa merujuk pada tempat tinggal Penggugat pada Formulir Gugatan Sederhana tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tersebut, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Barabai, sehingga dari segi domisili para pihak tidak ada yang dilanggar;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan sederhana atau tidaknya sifat pembuktian dari gugatan yang diajukan, tidak diatur maupun diuraikan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut di atas. Namun menurut Pasal 6 ayat (4) Perma tersebut, Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga dari pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan dan bukti surat yang dilampirkan tersebut, Hakim dapat menilai apakah pembuktiannya akan bersifat sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa H.M. Syarifuddin dalam bukunya berjudulSmall Claim Courtdalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019, Penerbit PT Imaji Cipta Karya, 2020, halaman 95 menyebutkan, kesederhanaan suatu perkara dapat dilihat dari beberapa parameter berikut:

1.Hubungan hukum yang sederhana di antara para pihak;

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak dan tidak melibatkan hak dan kewajiban yang beragam;

2.Petitum/tuntutan dalam gugatan hanya terhadap pokok kerugian;

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika yang dituntut adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

3.Perhitungan kerugian;

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika perhitungan kerugian bersifat mudah;

4.Relevansi antara dalil gugatan dengan bukti surat;

Jika bukti-bukti surat yang dilampirkan telah mampu membuktikan sementara bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti materi gugatan Penggugat terutama pada bagian "Apa yang dijanjikan di dalam perjanjian tersebut" dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dilampirkan Penggugat berupadua buah Kuitansi,Catatan Penggugat,danSurat Keterangan Jual Beli Putus, dapat dilihat hubungan hukum yang tidak sederhana di antara para pihak, yakni mengandung segi banyak dan melibatkan hak dan kewajiban yang beragam, yang dari segi obyek perjanjian melingkupi perjanjian utang piutang, perjanjian gadai, dan perjanjian sewa menyewa, dan dari segi subyek perjanjian menyinggung pihak-pihak lain yang tidak diikutkan atau tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, yaitu sdr. Abdul Azis dan sdr. Fahmi, sementara keduanya juga diketahui memiliki hubungan hukum sebagaimana dapat dilihat dari bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai konsekuensinya, dari materi gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dilampirkan Penggugat, Hakim menilai kurang relevannya antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti surat tersebut, sehingga menjadikan sifat pembuktiannya yang tidak lagi sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapatbahwagugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhanaoleh karena Hakim menilai pembuktiannya yang tidak sederhana sebagaimana diaturdalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah AgungRepublik IndonesiaNomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan bukan gugatan sederhana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,perlu diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Barabaiuntuk mencoret gugatan Penggugat dengan nomor register tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan merupakan gugatan sederhana, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dan terhadap sisa biaya perkara ini perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1.Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2.MemerintahkanPaniteraPengadilan Negeri Barabaiuntuk mencoret perkara Nomor9/Pdt.G.S/2023/PNBrbdalam register perkara;

3.Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;