Putusan PN CIAMIS
2/Pdt.G.S/2024/PN Cms

Putusan PN CIAMIS Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Cms
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
Tergugat:
1.Linda
2.Suprihatin
3.Winda Suarni
4.Heri Sutarli

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022, kedudukan Para Pihak adalah Penggugat selaku Debitur, Tergugat I dan Tergugat II selaku Kreditur, sedangkan Tergugat III adalah tertulis pemilik agunan;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukumnya Tergugat III dan Tergugat IV dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II atau terkait dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022, selain daripada dalam bukti surat Penggugat adalah sebagai pihak yang menyerahkan dan menjual agunan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwaJ. Satriodalam bukunya yang berjudulHukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi : Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, Hlm. 12,penanggungan atauborgtochtmempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsurnya adalah:

1. Penanggungan merupakan suatu perjanjian;

2.Borgadalah pihak ketiga;

3. Penanggungan diiberikan demi kepentingan kreditur;

4.Borgmengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi;

5. Ada perjanjian bersyarat.

Menimbang, bahwa penanggungan a quo tidak diatur dalam perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terdapat 2 hubungan hukum yang berbeda, yang tidak diatur secara tegas dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 95407237/4025/09/22 tanggal 02 September 2022 bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Kreditur dengan penanggung Tergugat III dan Tergugat IV dengan jaminan sebidang tanah darat dan diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 881/Desa Sidaharja atas nama Winda Suarni (Tergugat III), mengakibatkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena adanya hubungan hukum yang berbeda sehingga menimbulkan kepentingan hukum yang berbeda pula yang tidak diatur dalam perjanjian penangungan agar Tergugat III dan Tergugat IV mengikatkan diri sebagai pihak ketiga untuk memenuhi perikatan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai debitur, apabila wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilanyang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat IV bertempat bertempat tinggal di Kp Cigeureung Rt 04 Rw 08 Ds Singajaya Cibalong Tasikmalaya Jawa Barat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA sehingga berdomisili Tergugat IV diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 2/Pdt.G.S/2024/PN Cms dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;