Putusan PN SUKOHARJO
52/Pdt.G/2023/PN Skh

Putusan PN SUKOHARJO Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh
Tanggal 23 Nopember 2023 — Penggugat:
SARMIN MINTO SUPARTO
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Sukoharjo cq. Bupati Sukoharjo
2.Pemerintah Desa Langenharjo cq. Kepala Desa Langenharjo
3.Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo
4.PT. PONDOK SOLO PERMAI ( PT. PSP)

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM PROVISI

• Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Sarmin Minto Suparto;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas + 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat sebagai berikut :

• Utara : jalan Desa;
• Timur : Jalan setapak;
• Selatan: Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
• Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;

4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor C 225 luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak sah;

7. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro ;

8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang saat ini tercatat atas nama Sarmin Minto Suparto;

9. Menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya Sertipikat Hak Milk Nomor 4/Desa Parangjoro;

10. Menyatakan Penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas + 9.135 m2 (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) oleh Tergugat II selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);

13. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135 m2 (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang sebagian besar pada area SHM. No. 4/Desa Parangjoro) kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) ;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini ;

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);