Putusan PT PADANG
278/PDT/2023/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 278/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Penggugat I : Iskandar Dt. Bagindo Nan Gadang Diwakili Oleh : ADI AMIRUDDIN, SH
Pembanding/Penggugat II : Sariaman Diwakili Oleh : ADI AMIRUDDIN, SH
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cq Bupati Kabupaten Solok cq Camat Kecamatan Kubung
Terbanding/Tergugat III : Afdel Triani
Terbanding/Tergugat IV : Ida Welna
Terbanding/Tergugat V : Martin Roza Rita
Terbanding/Tergugat VI : Yusafrizon
Terbanding/Tergugat VII : Yusdarmen
Terbanding/Tergugat VIII : Yusfafi
Terbanding/Tergugat IX : Yulfadri
Terbanding/Tergugat X : Yuswarni pgl Ani
Terbanding/Tergugat XI : Yusmarni
Terbanding/Tergugat XII : Jamalus
Terbanding/Tergugat XIII : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri ATR/Kepala BPN cq Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Solok

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU NOMOR 5/PDT.G/2023/PN KBR TANGGAL 9 OKTOBER 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• MENYATAKAN EKSEPSI DARI TERGUGAT A TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT I ADALAH MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA;
3. MENYATAKAN BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH SEKAUM BERTALI DARAH DAN SEHARTA SEPUSAKA DENGAN H. KUTAR BAGINDO NAN GADANG;
4. MENYATAKAN BAHWA TANAH OBJEK PERKARA ADALAH HARTA PUSAKA TINGGI KAUM PARA PENGGUGAT;
5. MENYATAKAN PERBUATAN H.KUTAR BAGINDO NAN GADANG MENSERTIFIKATKAN TANAH OBJEK PERKARA TANPA IZIN DAN PERSETUJUAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA KAUMNYA ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN H. KUTAR BAGINDO NAN GADANG YANG TELAH MENSERTIFIKATKAN TANAH OBJEK PERKARA SUB A YANG DIKENAL DENGAN SHM NOMOR 47/GANTUNG CIRI, GAMBAR SITUASI NOMOR 1336/1984 LUAS 9.290 M² DAN TANAH OBJEK PERKARA SUB B YANG DIKENAL DENGAN SHM NOMOR 48/GANTUNG CIRI, GAMBAR SITUASI NOMOR 1337/1984 LUAS 2.555 M² TANPA MENGIKUT SERTAKAN PARA PENGGUGAT SELAKU KEMENAKAN DAN ANGGOTA KAUM DARI H. KUTAR BAGINDO NAN GADANG ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. MENYATAKAN LUMPUH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SHM NO.47/GANTUNG CIRI, GAMBAR SITUASI NO.1336/1984,DAN SHM NO.48/GANTUNG CIRI, GAMBAR SITUASI NO. 1337/1984 YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT D YAITU KANTOR BPN KABUPATEN SOLOK;
8. MENYATAKAN PERBUATAN H. KUTAR BAGINDO NAN GADANG YANG MENGHIBAHKAN TANAH OBJEK PERKARA SUB A KEPADA TERGUGAT A YAITU AKTA HIBAH NO.50/1984 TANGGAL 26 MEI 1984 DAN TANAH OBJEK PERKARA SUB B YAITU AKTA HIBAH NOMOR 51/1984 TANGGAL 26 MEI 1984 YANG DIBUAT DIHADAPAN TERGUGAT C SELAKU PPAT KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
9. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH NO. 50/1984 TANGGAL 26 MEI 1984 TERHADAP TANAH OBJEK PERKARA SUB A DAN AKTA HIBAH NO.51/1984 TANGGAL 26 MEI 1984 TERHADAP OBJEK PERKARA SUB B;
10. MENYATAKAN PERBUATAN PAGANG GADAI SEBANYAK 4 (EMPAT) PIRING SAWAH DARI OBJEK PERKARA SUB A ANTARA TERGUGAT A DENGAN ALMH. GADIMA YAITU ORANG TUA TERGUGAT B I S/D B IX ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
11. MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PAGANG GADAI YANG DILAKUKAN TERHADAP 4 (EMPAT) PIRING SAWAH OBJEK PERKARA SUB A OLEH TERGUGAT A DENGAN ALMH. GADIMA YAITU ORANG TUA DARI TERGUGAT B1 S/D B9;
12. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT A YANG MENGGADAIKAN TANAH OBJEK PERKARA SUB B KEPADA ALMH. GADIMA YAITU ORANG TUA DARI TERGUGAT B I S/D B IX ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
13. MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PAGANG GADAI OBJEK PERKARA SUB B ANTARA TERGUGAT A DENGAN ALMH. GADIMA YAITU ORANG TUA TERGUGAT B I S/D B IX;
14. MENGHUKUM TURUT TERBANDING I DAN II SEMULA TERGUGAT C DAN D UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN INI;
15. MENGHUKUM TERGUGAT-TERGUGAT A DAN B I S/D B IX UNTUK MENGOSONGKAN TANAH OBJEK PERKARA DENGAN MENGANGKAT SEGALA HAK MILIKNYA DAN ORANG LAIN YANG MENDAPAT HAK DARI PADANYA DAN SETELAH KOSONG MENYERAHKANNYA KEPADA PENGGUGAT, JIKA INGKAR DENGAN BANTUAN KEPOLISIAN DAN ATAU TNI;
16. MENGHUKUM TERGUGAT-TERGUGAT A DAN B I S/D B IX UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH) PERHARI SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SAMPAI TERGUGAT-TERGUGAT A DAN B I S/D B IX MENYERAHKAN TANAH OBJEK PERKARA KEPADA PARA PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

• MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DARI PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT A KONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• MENGHUKUM TERBANDING I SEMULA TERGUGAT A KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERBANDING II S/D X SEMULA TERGUGAT KONVENSI B I S/D IX UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi dari Tergugat A tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sekaum bertali darah dan seharta sepusaka dengan H. Kutar Bagindo Nan Gadang;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan H.Kutar Bagindo Nan Gadang mensertifikatkan tanah objek perkara tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat sebagai anggota kaumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan H. Kutar Bagindo Nan Gadang yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara Sub A yang dikenal dengan SHM Nomor 47/Gantung Ciri, Gambar Situasi Nomor 1336/1984 luas 9.290 M² dan tanah objek perkara Sub B yang dikenal dengan SHM Nomor 48/Gantung Ciri, Gambar Situasi Nomor 1337/1984 luas 2.555 M² tanpa mengikut sertakan Para Penggugat selaku kemenakan dan anggota kaum dari H. Kutar Bagindo Nan Gadang adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum SHM No.47/Gantung Ciri, Gambar Situasi No.1336/1984,dan SHM No.48/Gantung Ciri, Gambar Situasi No. 1337/1984 yang dikeluarkan oleh Tergugat D yaitu Kantor BPN Kabupaten Solok;
8. Menyatakan perbuatan H. Kutar Bagindo Nan Gadang yang menghibahkan tanah objek perkara sub A kepada Tergugat A yaitu Akta Hibah No.50/1984 tanggal 26 Mei 1984 dan tanah objek perkara sub B yaitu Akta hibah Nomor 51/1984 tanggal 26 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat C selaku PPAT Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah No. 50/1984 tanggal 26 Mei 1984 terhadap tanah objek perkara sub A dan Akta Hibah No.51/1984 tanggal 26 Mei 1984 terhadap objek perkara sub B;
10. Menyatakan perbuatan pagang gadai sebanyak 4 (empat) piring sawah dari objek perkara sub A antara Tergugat A dengan almh. Gadima yaitu orang tua Tergugat B I s/d B IX adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pagang gadai yang dilakukan terhadap 4 (empat) piring sawah objek perkara sub A oleh Tergugat A dengan almh. Gadima yaitu orang tua dari Tergugat B1 s/d B9;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menggadaikan tanah objek perkara sub B kepada almh. Gadima yaitu orang tua dari Tergugat B I s/d B IX adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pagang gadai objek perkara sub B antara Tergugat A dengan almh. Gadima yaitu orang tua Tergugat B I s/d B IX;
14. Menghukum Turut Terbanding I dan II semula Tergugat C dan D untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat A dan B I s/d B IX untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Kepolisian dan atau TNI;
16. Menghukum Tergugat-Tergugat A dan B I s/d B IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat-Tergugat A dan B I s/d B IX menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat A Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Terbanding I semula Tergugat A Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II s/d X semula Tergugat Konvensi B I s/d IX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);