Putusan PN INDRAMAYU
20/Pdt.G.S/2023/PN Idm

Putusan PN INDRAMAYU Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Idm
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penggugat:
PT. BPR Indramayu Jabar (Persero)
Tergugat:
1.ANDRI SUNANDAR
2.ROIS MULYATI

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Idm tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait;
Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Nomor 2 tahun 2015) telah dilakukan perubahan dan penambahan pada beberapa pasal melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Selanjutnya disebut Perma Nomor 4 tahun 2019). Sehingga hukum acara dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana didasarkan pada kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut;
Menimbang, bahwa pada Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengatur ?Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini?;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengatur ?Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana?, selanjutnya dalam perkara a quo Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda:
Bukti P-1 : Fotokopi Permohonan Kredit atas nama Andri Sunandar pada PD BPR PK Balongan;
Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 019101004636 tanggal 8 Mei 2020;
Bukti P-3 : Fotokopi BPKB Nomor Q-02568103 atas nama Sunenti;
Bukti P-4 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 231/Somasi/BPR Blg/XI/2022 tanggal 18 November 2022;
Bukti P-5 : Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 231.2/Somasi/BPR Blg/XI/2022 tanggal 25 November 2022;
Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 231.3/Somasi/BPR Blg/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022;
Bukti P-7 : Fotokopi Kwitansi penerimaan uang gadai agunan;
Bukti P-8 : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00998111.AH.05.01 tahun 2020 Tanggal 11 Agustus 2020;
Bukti P-9 : Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Ilham Salasa, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Indramayu;
Bukti P-10 : Laporan Riwayat Kredit periode 8 Mei 2020 sampai dengan 3 Juli 2023 dengan nama Nasabah Andri Sunandar;
Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan sederhana ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H., Advokat Kantor Hukum Fathurohman Law Firm dan Youlland Yanuarsyah Christian, Kepala Bagian Penanganan Kredit Bermasalah Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/ ST/ BPR BIMJ/ VII/ 2023 tanggal 4 Juli 2023;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 mengatur ?Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?. Dalam pasal tersebut secara tegas mengatur jumlah para pihak dalam gugatan sederhana, akan tetapi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan jika terdapat ?kepentingan hukum yang sama?. Dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 Jo. Perma 2 tahun 2015 tidak memberikan penjelasan mengenai ?kepentingan hukum yang sama?, akan tetapi dalam Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP) tahun 2015 mendefinisikan Kepentingan Hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut. Dari contoh tersebut, dalam praktek perikatan yang terjadi antara pihak Bank dengan Pribadi ketika seorang istri mengajukan suatu kredit atau pinjaman maka suami ikut menandatangani sebagai pihak yang menyetujui kredit tersebut. Pada Perkara a quo, setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 019101004636 tanggal 8 Mei 2020, maka dapat diketahui yang menjadi debitur ialah Andri Sunandar (Tergugat I), sedangkan Rois Mulyati (Tergugat II) tidak berkedudukan sebagai pihak melainkan hanya sebagai saksi atas Surat Perjanjian Kredit tersebut sama dengan keberadaan Bukhori yang merupakan saksi dalam Surat Perjanjain Kredit tersebut dari pihak PD BPR PK Balongan Cabang Arahan Kidul. Sehingga Hakim berpendapat Rois Mulyati (Tergugat II) tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Andri Sunandar (Tergugat I);
Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan sederhana ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H., Advokat Kantor Hukum Fathurohman Law Firm dan Youlland Yanuarsyah Christian, Kepala Bagian Penanganan Kredit Bermasalah Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/ ST/ BPR BIMJ/ VII/ 2023 tanggal 4 Juli 2023;
Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 mengatur ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisil di daerah hukum pengadilan yang sama?. Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 tahun 2019 mengatur ?Dalarn hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralarnat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat?. Keberadaan kedua aturan tersebut untuk memastikan domisili Pengugat dan Tergugat wajib berada pada Pengadilan yang sama. Pada perkara a quo, Penggugat dan Tergugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan yang sama yakni wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, akan tetapi Penggugat memberikan kuasa kepada H. Dadan Taufik, S.H., M.H., Advokat Kantor Hukum Fathurohman Law Firm yang berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 231/Somasi/BPR Blg/XI/2022 tanggal 18 November 2022, bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 231.2/Somasi/BPR Blg/XI/2022 tanggal 25 November 2022, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 231.3/Somasi/BPR Blg/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 setelah dicermati maka diketahui Kantor Hukum Fathurohman Law Firm berkedudukan di Port Eatery Lt 2 Jalan Sisimangaraja No. 27 (Ruko Pelindo No 2) Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Sedangkan baik dalam gugatan maupun surat kuasa khusus tidak menyebutkan secara tegas domisili dari H. Dadan Taufik, S.H., M.H., Advokat Kantor Hukum Fathurohman Law Firm. Selain itu, tidak pula terdapat pernyataan secara tegas dari Penggugat bahwa domisili yang dipilih oleh Penggugat adalah domisili yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu atau dengan kata lain domisili Penggugat itu sendiri. Maka dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (3) Jo. Ayat (3a) Perma Nomor 4 tahun 2019 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 166/ ST/ BPR BIMJ/ VII/ 2023 tanggal 4 Juli 2023, Hakim berpendapat dengan ditunjukannya kuasa hukum dan tidak adanya pernyataan yang tegas mengenai domisili Penggugat tetap berada di domisili Penggugat berakibat domisili Penggugat menjadi domisili Kuasa Hukum Penggugat yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Sehingga formalitas domisili Pengugat dan Tergugat wajib berada pada Pengadilan yang sama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam pengajuan gugatan sederhana sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. ayat (3) Jo. Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
MENETAPKAN:
1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Idm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)