Putusan PN JAKARTA PUSAT
120/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 April 2022 —Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di GBI Jemaat Talita Kum Jatisampurna ? Bekasi pada tanggal 17 Nopember 2013, dan telah dicatatkan perkawinannya di Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-06012014-0006-0028 antara DAVID SURYA PRANATA dengan ITA PURNAMA HASTUTI dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
6. Menetapkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : KAREN IVANA RIVKA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-14112016-0007 atas nama KAREN IVANA RIVKA, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-14112016-0007 Tanggal 14 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah anak yang belum dewasa, dan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut hingga anak tersebut mencapai usia dewasa ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;