Putusan PN JAKARTA PUSAT
7/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana yang dimaksud di Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 42/I/PP/2005, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Februari 2005, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak Asuh dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:

1. MICHELLE THERESA BUDIMAN, berjenis kelamin perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 99/U/JP/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2006, oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. RACHELLE GISELA BUDIMAN, berjenis kelamin perempuan, merupakan anak kedua, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juni 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 25281/KLII/JP/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2011, oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

1. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, serta penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);