Putusan PN UNAAHA
120/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Putusan PN UNAAHA Nomor 120/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh
Tanggal 24 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.ZULFADLI ILHAM, S.H.
2.MARWAN ARIFIN, S.H.,M.H.
3.ROBIN ABDI KETAREN, S.H., M.Hum
Terdakwa:
SAFRIN Bin LAISO

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIN BIN LAISO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah Pusat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit excavator merek Liugong type CLG922E Warna Kuning Nomor Identitas Product: CLG922EZJME7036682 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Mustagfir;

• 1 (satu) unit excavator merek JCB type JS205SC Warna Kuning Nomor Identitas Product : SHAJE20BCK2750885 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Hariyadi;

• 1 (satu) unit excavator merk Hyundai type Robex220-9S warna kuning Nomor Identitas Product : XHHKHZ614TJ000E030 beserta kunci kontak;
• 1 (satu) unit excavator merek Hyundai type Robex220-9S Warna Kuning Nomor Identitas Product : HHKHZ614OJ000E026 beserta kunci kontak;
• 5 (lima) tumpukan ore nikel dari hasil kegiatan penambangan;

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HARIYADI (pemilik alat berat) selaku pihak pertama dan SAFRIN (penyewa) selaku pihak kedua yang disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat antara MUSTAGFIR dan SAFRIN, tanggal 16 September 2022;
• 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kontrak Sewa Alat Berat antara MUSTAGFIR dan SAFRIN, tanggal 11 Oktober 2022;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 425/DPMPTSP/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Roshini Indonesia Kode Wilayah : KW 08 DSP 069 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengolahan Tambang Bijih Nikel antara PT. Roshini Indonesia dengan PT. Dewan Napan Mineral Nomor : 01/PKOPTBN/Rl-DNM/2016, tanggal 17 Desember 2016 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pernutusan/Pencabutan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Roshini Indonesia dengan PT. Dewa Napan Mineral Nornor: 01 /RI/ IX/ 2017, tanggat 25 September 2017 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 27Juli 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nornor : 95/PDT/2021/PT. KDI, tanggal 13 September yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1310 K/Pdt/2022, tanggal 18 Mei 2022 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap asli Surat PT. Roshini Indonesia Nomor : 02/SKK-RI/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lily Sami selaku Direktur Utama PT. Roshini Indonesia kepada Hardiyanti Wanovia Halib, S.E. selaku Komisaris PT. Roshini Indonesia;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Roshini Indonesia Nomor : 25 tanggal 16 November 2007 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Roshini Indonesia Nomor : 26 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat oleh notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Roshini Indonesia perihal Somasi (Teguran Hukum) Nomor : 01/KTT.RI-SS/IX/2022, tanggal 5 September 2022 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) lembar asli Surat PT. Roshini Indonesia perihal Melarang Kegiatan Pertambangan Nomor : 019/KTT.RI-MKP/IX/2022, tanggal 21 September 2022;
• 1 (satu) lembar fotokopi Adendum Surat Perjanjian kerjasama operasional pengolahan tambang bijih nikel, Tanggal 18 Desember 2016 Antara PT. Roshini Indonesia Dengan PT. Dewa Napan Mineral mengacu pada kontrak Nomor : 01./PKOPTBN/RI-DNM/2016 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor : 01/RI/II/2017, tanggal 13 Februari 2017 antara Lily Sami (PT. Roshini Indonesia dengan Safrin (PT. Dewa Napan Mineral) yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Pihak PT. Roshini Indonesia yang diwakili oleh Drs. Amiruddin Sami tanggal 14 November 2018 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan dari Kuasa Direksi PT. Roshini Indonesia Nomor 18 tanggal 20 Mei 2019 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) antara PT. Bumi Agung Properti dengan PT. Roshini Indonesia dan PT. Luwu Persada Nusantara tanggal 25 Agustus 2018 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan PN Kendari Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Kdi, tanggal 12 Maret 2020 yang telah disahkan sesuai aslinya yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (Satu) rangkap fotokopi Penetapan PN Kendari Nomor 50/Pen.pdt.anm/2019/PN.Kdi, tanggal 16 September 2020 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W.23.UI/2748/HK.02.10/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang telah disahkan sesuai aslinya;
• 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan damai antara PT. Roshini Indonesia dengan PT. Dewa Napan Mineral tanggal 21 April 2020 yang telah disahkan sesuai aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);