Putusan PN SIBOLGA
130/Pdt.G/2023/PN Sbg

Putusan PN SIBOLGA Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Sbg
Tanggal 29 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018 telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

• Rizki Putra Sihombing, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 4 Nopember 2010.
• Putri Indah Sari Sihombing, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal 3 September 2013.
• Sarah Natali Roulina Sihombing, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 3 Desember 2018.

Berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);