Putusan PN BATAM
256/Pdt.Bth/2023/PN Btm

Putusan PN BATAM Nomor 256/Pdt.Bth/2023/PN Btm
Tanggal 30 Januari 2024 — Penggugat:
PT. BPR Dana Central Mulia
Tergugat:
1.Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksana Tinggi Kepulauan Riau Cq. Kejaksaan Negeri Batam
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau Cq. Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
3.YELLY

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Pembantah dan Terbantah III adalah berharga dan sah menurut hukum;
4. Menyatakan obyek jaminan hak tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03900/2021 Peringkat I (Pertama) jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 769/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, SH., PPAT di Batam, Sah secara Hukum;
5. Menyatakan izin penyitaan yang didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1076/Pen.Pid/ 2023/PN.Btm tanggal 1 November 2022 khususnya terhadap 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan tanah seluas 196 M2, yang terletak dan setempat dikenal dengan Komplek Perseroan Terbatas Kurnia Mas Maju Blok E Nomor : 14, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 634 tanggal 1 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama YELLY, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Memerintahkan Terbantah I untuk segera dan seketika menyerahkan dalam keadaan semula 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan dengan tanah seluas 196 M2, yang terletak dan setempat dikenal dengan Komplek Perseroan Terbatas Kurnia Mas Maju Blok E Nomor 14, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 634 tanggal 1 Februari 2005 atas nama YELLY, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Batam, kepada Pembantah selaku pemegang Hak Tanggungan;
7. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);