Putusan PN GORONTALO
2/Pdt.G.S/2024/PN Gto

Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gto
Tanggal 1 Februari 2024 — Penggugat:
PT. BPR PARO DANA
Tergugat:
Hasria Baguje

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam komparisi para pihak dalam gugatan sederhana halaman 1 yang diajukan Penggugat secara E-Court yang terdaftar register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gto tanggal 31 Januari 2024, ditemukan bahwa kedudukan hukum PT. Bpr Paro Dana selaku Penggugat yang diwakili oleh Tomson Daulat Siagian berdasarkan Akta Notaris Jakarta No. 7 Tanggal 7 November 2022, yang beralamat di Jl. Mangga II Rt/Rw 001/004 Desa Huangobotu Kec. Dungingi, Kota Gorontalo.

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 1 disebutkan ?Bahwa pada hari ini Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kredit sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga puluh lima juta rupiah ) di PT. BPR PARO DANA yang berkedudukan di JL. Achmad A. Wahab NO. 40 KM 7 Kab. Gorontalo.?

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara a quo; hal mana yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat adalah PT. Bpr Paro Dana sebagai subjek hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam artian rechtperson berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berkedudukan hukum di Jl. Achmad A. Wahab No. 40 Km. 7 Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Para Pihak tidak berada di daerah hukum Pengadilan yang sama, maka secara formil gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gto dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;