Putusan PN AMBON
150/Pdt.G/2023/PN Amb

Putusan PN AMBON Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Amb
Tanggal 25 Januari 2024 — Penggugat:
HASNAH
Tergugat:
1.SEMMY ENGKO, SH
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

M E N G A D I L I:

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi;

• Menolak Provisi penggugat;

Dalam Eksepsi;

• Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

• Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
3. Menyatakan tanah objek sengketa dengan luas 259 M2 (dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di jalan AM Sangadji, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas tanah;

Sebelah Timur.:Tanah SHM 182/PT. Salam Pacific Indonesia Airlines;

Sebelah Barat:Jl. Raya A. M Sangadji;

Sebelah Utara:Tanah SHM 132 dan SHM 84/ PT. Sriwijaya

Airlines, sekarang toko Cinderella;

Sebelah Selatan:Tanah Negara/Mesjid An-Nur;

Adalah sah milik dari Semmy Engko, S.H;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Setipikat hak milik Nomor 1319 Honipopu tanggal 5 April 2022 atas nama Semmy Engko,S.H;

5. Membatalkan Perjanjian jual beli tanggal 10 Juli 2000 antara Hansnah dengan Ny. Sartijah Manggala tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan Akta Perjanjian sewa menyewa No. 09/II tanggal 06 Pebruari 2020 antara Hasnah dengan PT. Indomarco Prismatama yang dibuat dihadapan M Husain Tuasikal, SH.,Mkn Notaris di Ambon tidak mempunyai kekuatan hukum;

7.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus dan lunas;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk pada putusan ini untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi di media cetak dan media online berturut-turut selama 1 (satu) minggu;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau ahli waris dan/atau kuasanya untuk tidak menyerang nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonvensi dengan cara dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan tanah objek sengketa;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp Rp 1.120.000.,(satu juta seratus dua puluh ribu ripiah);