Putusan PN KUALA KAPUAS
2/Pdt.G.S/2024/PN Klk

Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Klk
Tanggal 31 Januari 2024 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANCA KUALA KAPUAS
Tergugat:
1.HANAFI
2.ARBAINAH

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat awal yang dilampirkan dalam berkas perkara saat pendaftaran gugatan sederhana berupa bukti surat Sertifikat Hak Milik No 66 atas namaMuhammad Akram. Kemudian dihubungkan dalam posita Penggugat juga menyatakan bahwa Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik No 24 atas nama Hanafi

b.Sertifikat Hak Milik No 66 atas nama Muhammad Akram

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal tersebut maka Muhammad Akram adalah orang/pihak yang Sertifikat Hak Miliknya dijadikan jaminan dalam hutang piutang sebagaimana dalam perjanjian pengakuan utang. Kemudian setelah Hakim mencermati bukti surat awal yang dilampirkan dalam berkas perkara saat pendaftaran gugatan sederhana berupa bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1811NZVQ/3431/11/2018 tanggal 27 November 2018 bahwa dalam surat tersebut pihak yang terikat perjanjian adalah Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2. Kemudian dengan adanya Sertifikat Hak Milik No 66 atas nama Muhammad Akram yang dijadikan jaminan dalam surat pengakuan hutang tersebut telah membuat pihak lain yang memiliki hak terhadap barang/benda tidak bergerak berupa tanah dalam bentuk sertifikat hak milik hak untuk membela hak dan atau kepentingannya dan memiliki hubungan hukum dengan perkarain casunamun tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati posita, petitum dan bukti surat awal yang dilampirkan dalam berkas perkara maka Hakim menilai adanya bukti surat Sertifikat Hak Milik No 66 atas nama Muhammad Akram yang dijadikan jaminan dalam surat pengakuan hutang dalam perkaraaquotelah menimbulkan hubungan hukum Muhammad Akram sehingga perlu dibuktikan dengan pembuktian yang tidak lagi sederhana;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, meskipun ternyata mengenai nilai gugatan dan kualitas para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma, namun karena ternyata Hakim menilai pembuktian dalam perkaraa quotidak dapat dinilai sebagai hal yang sederhana, sehingga syarat formil lainnya yaitu sederhananya proses pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Perma tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkaraa quotidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatanin casubukan merupakan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ini tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkaraa quodari Register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatana quotidak memenuhi syarat Gugatan Sederhana dan bukan merupakan Gugatan Sederhana maka untuk biaya perkara supaya dilakukan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Klk dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;