Putusan PN WONOSARI
5/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Putusan PN WONOSARI Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Wno
Tanggal 7 Februari 2024 — Penggugat:
PT.BPR Ukabima Nindya Raharja
Tergugat:
SUWARTA

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan perjanjian surat utang piutang Nomor PK / 0201 / 2023 / 01 / 0002 dengan fasilitas kredit sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, guna menjamin pelunasan hutang Tergugat, maka dilakukan jaminan kebendaan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02146, dengan pemegang hak atas tanah SIHMANTA, dan jaminan kebendaan tersebut telah dilekati Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00658/2023 Peringkat Pertama, Sertpikat Hak Tanggungan tersebut dengan pemegang Hak Tanggungan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, Tergugat dipandang telah lalai melakukan kewajiban hukumnya dalam melakukan pelunasan hutangnya tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan adalah suatu sengketa keperdataan yang diharapkan dapat diputuskan guna mengakhiri sengketa yang ada bagi para pihak, dalam perkara in casu kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya serta terjamin pelunasan hutangnya, dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00658/2023 Peringkat Pertama, maka merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dalam Pasal 14 ayat (3) dengan redaksi ?Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah?. Maka dengan demikian persoalan hukum yang terjadi apabila Tergugat melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah ada, dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00658/2023 Peringkat Pertama, yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dengan sendirinya persoalan sengketa yang ada dari kedua belah pihak sudah sangat jelas telah terakomodir penyelesaiannya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu sangatlah berlebihan apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkara aquo dilanjutkan pemeriksaan dan melahirkan suatu putusan hukum yang baru oleh Pengadilan akan sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan terhadap Putusan oleh Pengadilan dari suatu gugatan, maka oleh sebab itu dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Tanggungan yang telah ada, namun diajukan pula gugatan aquo ke Pengadilan, Penggugat dipandang tidak menghormati kaedah-kaedah hukum jaminan kebendaan, dan hal tersebut sangat mengganggu akan suatu asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini perihal sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak diatur dan diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, atas pemeriksaan pendahuluan sebagai bentuk menentukan sederhana atau tidaknya suatu gugatan, maka demi tertib hukum dan kepastian hukum dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim berpandangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 5/Pdt.G.S/2024/PN Wno dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.