Putusan PT SEMARANG Nomor 75/PDT/2024/PT SMG |
|
Nomor | 75/PDT/2024/PT SMG |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 5 Februari 2024 |
Lembaga Peradilan | PT SEMARANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Sucipto |
Hakim Anggota | Dolman Sinaga, Brbintoro Widodo |
Panitera | Sri Mulyani |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENIMBANG BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA TERSEBUT BESERTA SURAT-SURAT YANG TERLAMPIR, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOGIRI NOMOR 57/PDT.G/2023/PN WNG, TANGGAL 27 DESEMBER 2023, MEMORI BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT DAN KONTRA MEMORI BANDING DARI TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT: MENIMBANG BAHWA KEBERATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT DALAM MEMORI BANDINGNYA TERSEBUT PADA POKOKNYA ATAS ALASAN BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN TERHADAP TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN SUATU PENETAPAN TERTULIS ATAU KETETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEHINGGA KOMPETENSI ABSOLUT GUGATAN TELAH TEPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI BUKAN KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; MENIMBANG BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TERSEBUT TELAH DIAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING OLEH TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOGIRI NOMOR 57/PDT.G/2023/PN WNG SUDAH TEPAT KARENA TELAH MEMENUHI UNSUR DALAM PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 11 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD) YANG MENYEBUTKAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD) MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA. TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I ADALAH PEJABAT PEMERINTAHAN YANG DIGUGAT KARENA TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN (OMISSION), SEHINGGA APABILA ADA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERHADAP TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I BERLAKU KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 11 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD) YANG MENYEBUTKAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD) MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PENGADILAN NEGERI HARUS MENYATAKAN TIDAK BERWENANG MENGADILI; MENIMBANG BAHWA SETELAH MEMBACA SECARA CERMAT PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA A QUO ,MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG BERPENDIRIAN BAHWA INTI POKOK GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SOAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA ( ONRECHMATIGE DAAD) DAN PERMASALAHAN SOAL YANG BERKAITAN DENGAN PERIJNAN OLEH TURUT TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN TAMBAHAN / PENGGABUNGAN DARI SURAT GUGATAN , SEHINGGA OLEH KARENANYA PERADILAN UMUM BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI; MENIMBANG BAHWA OLEH KARENA PENGADILAN TINGGI SEMARANG ADALAH MERUPAKAN BAGIAN DARI PERADILAN UMUM PADA PERADILAN TINGKAT BANDING , MAKA PENGADILAN TINGGI SEMARANG BERWENANG MENGADILI PERKARA INI; MENIMBANG BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGAN SECARA SAKSAMA GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I DALAM PUTUSANNYA TERSEBUT YANG MENYATAKAN PERADILAN UMUM ATAU PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA DIMAKSUD ADALAH SUDAH TIDAK BERDASARKAN/ BERALASAN HUKUM OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN; MENIMBANG BAHWA OLEH KARENA DALAM GUGATAN A QUO PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT MENGGUGAT TERBANDING I, II, III, IV DAN V SEMULA TERGUGAT I, II, III, IV DAN V TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEAGAMAAN ATAU PERIBADAHAN JKI DI JATISRONO TANPA IZIN DI TEMPAT RUMAH IBADAH GPDI JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI, YANG MENJADI KEWENANGAN PERADILAN UMUM; MENIMBANG BAHWA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DIAJUKAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TERHADAP TERBANDING I, II, III, IV DAN V SEMULA TERGUGAT I, II, III, IV DAN V YANG MENJADI KEWENANGAN PERADILAN UMUM DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD), TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I ADALAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN SEHINGGA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAPNYA MENJADI KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIPERTIMBANGKAN DI ATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PENGGABUNGAN GUGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL), DAN KARENANYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLRAAD); MENIMBANG BAHWA OLEH KARENA GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOGIRI NOMOR 57/PDT.G/2023/PN WNG TANGGAL 27 DESEMBER 2023 TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN DALAM PERADILAN TINGKAT BANDING DAN KARENANYA HARUS DIBATALKAN, DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MENGADILI SENDIRI SEBAGAIMANA DALAM AMAR DI BAWAH; |
Catatan Amar |
Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng, tanggal 27 Desember 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya atas alasan bahwa gugatan yang diajukan terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I bukan merupakan suatu penetapan tertulis atau ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga kompetensi absolut gugatan telah tepat diajukan ke pengadilan negeri bukan ke pengadilan tata usaha negara; Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan kontra memori banding oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng sudah tepat karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah Pejabat Pemerintahan yang digugat karena tidak melakukan tindakan (omission), sehingga apabila ada gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili; Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendirian bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah soal Perbuatan Melawan Hukum perdata ( Onrechmatige daad) dan permasalahan soal yang berkaitan dengan perijnan oleh Turut Tergugat adalah merupakan tambahan / penggabungan dari surat gugatan , sehingga oleh karenanya Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara ini; Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Semarang adalah merupakan bagian dari Peradilan Umum pada Peradilan Tingkat Banding , maka Pengadilan Tinggi Semarang berwenang mengadili perkara ini; Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan secara saksama gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam putusannya tersebut yang menyatakan peradilan umum atau pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara dimaksud adalah sudah tidak berdasarkan/ beralasan hukum oleh karenanya harus dibatalkan; Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan a quo Para Pembanding semula Para Penggugat menggugat Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kegiatan keagamaan atau peribadahan JKI di Jatisrono tanpa izin di tempat rumah ibadah GPdI Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, yang menjadi kewenangan peradilan umum; Menimbang bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V yang menjadi kewenangan peradilan umum dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Onrechmatige Overheidsdaad), Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan sehingga gugatan perbuatan melawan hukum terhadapnya menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad); Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng tanggal 27 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar di bawah; |
Tanggal Musyawarah | 20 Februari 2024 |
Tanggal Dibacakan | 20 Februari 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada