Putusan PN MASOHI
1/Pdt.G.S/2024/PN Msh

Putusan PN MASOHI Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Msh
Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat:
GILLIAN KHOE
Tergugat:
JHON TIMALAYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan hari sidang dan memeriksa perkara pada persidangan maka Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan hukum acara pemeriksaan gugatan sederhana dan adapun aspek pemeriksaan pendahuluan tersebut telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari berkas gugatan beserta surat-surat yang bersangkutan dengan seksama, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Gugatan Sederhana disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama tetapi dalam gugatan a quo ternyata Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum yang berbeda dengan Tergugat yang dalam hal ini Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Jln Cendrawasih No.18A RT 002/ RW 005, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sedangkan alamat domisili Tergugat berada di Desa Waipia, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo dapat menunjuk kuasa/kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat atau dengan kata lain kuasa yang ditunjuk itu harus berdomisili atau berada di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memeriksa dan meneliti alamat atau domisili kantor Penerima Kuasa yang ada pada Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/Adv.CS/SKH-GS/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 ternyata berdomisili di Jalan Dr Kayadoe RT 001/ RW 002, Kelurahan Benteng. Kecamatan Nusaniwe. Kota Ambon sehingga kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat tidak juga berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan Tergugat sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana jo Pasal 11 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, hal mana syarat tersebut merupakan syarat formil dan juga merupakan bagian dari karakteristik Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Perma Gugatan Sederhana jo Pasal 11 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/ PN Msh dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;