Putusan PN MEDAN
889/Pdt.G/2023/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 889/Pdt.G/2023/PN Mdn
Tanggal 23 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2018, menurut agama Khatolik yang dilangsungkan di Surabaya dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama RD YPH Jelantik adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Frans Benneth Handaya, lahir di Batam pada tanggal 4 Juli 2019 dan kelahirannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaiman tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LU-13082019-0019 tanggal 13 Agustus 2019 adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2018, menurut agama Khatolik yang dilangsungkan di Surabaya dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama RD YPH Jelantik, dan telah didaftarkan pada tanggal 7 September 2018 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-07092018-0026, tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang bernama Drs. Ok Zulfi, M.Si, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Frans Benneth Handaya, berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan kehidupan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);