Putusan PT MAKASSAR
45/PDT/2024/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 45/PDT/2024/PT MKS
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare Diwakili Oleh : Marthen Lanteng
Pembanding/Tergugat II : PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cq. PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Makassar Diwakili Oleh : M. AMRI. A, S.Kom
Pembanding/Tergugat III : Hj. ST. Aminah Diwakili Oleh : Hamidah T., S.Pd, S.H
Terbanding/Penggugat : Hj. Darah
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT I,TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22/PDT.G/2023/PN.SDR TANGGAL 13 DESEMBER 2023 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING TERSEBUT;

DALAM POKOK PERKARA;

• MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT /TERBANDING UNTUK SELURUHNYA;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING;

DALAM POKOK PERKARA;

1 . MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/PEMBADING III UNTUK SEBAGIAN;

2 . MENYATAKAN BAHWA PENJUALAN OBYEK HAK TANGGUNGAN NOMOR 0652/2013 PERINGKAT IV DI PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) BERKEDUDUKAN DI JAKARTA JO. PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NOMOR 584/PL/VIII/2013 TANGGAL 20 AGUSTUS 2013 YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAREPARE ANTARA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) DENGAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/PEMBADING III ADALAH SAH SECARA PROSEDURAL;

3 . MENYATAKAN RISALAH LELANG NOMOR 41/73/2023 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023 DAN KUTIPAN RISALAH LELANG YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAREPARE ADALAH SAH DAN MENGIKAT;

4. MENYATAKAN PERBUATAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/PEMBADING III YANG MEMBELI OBYEK TANAH SENGKETA BERDASARKAN RISALAH LELANG NOMOR 41/73/2023 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023 ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK;

5. MENYATAKAN BAHWA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 254/ALLESALEWOE ATAS NAMA HJ.ST AMINAH ADALAH SAH DAN MENGIKAT;

6. MENYATAKAN BAHWA OBYEK SENGKETA SEBIDANG TANAH PERSAWAHAN SELUAS 5.403 METER PERSEGI (LIMA RIBU EMPAT RATUS TIGA) METER PERSEGI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 254/ALLESALEWOE ATAS NAMA HJ.ST.AMINAH YANG TERLETAK DI DESA ALLESALEWOE, KECAMATAN PANCA LAUTANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN BATAS BATAS :

SEBELAH UTARA : OBYEK SURAT UKUR NOMOR 7942 SAWAH WA TIBE;

SEBELAH TIMUR : SAWAH IBRAHIM;

SEBELAH SELATAN : OBYEK SURAT UKUR NOMOR 7939/SAWAH LACO;

SEBELAH BARAT : OBYEK SURAT UKUR NOMOR 7941/SAWAH MAHMUD;

YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI/TERBANDING ADALAH MILIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/PEMBADING III;

7. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI/TERBANDING MENGUASAI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI/TERBANDING MEMBAYAR UANG PAKSA/ DWANGSOM SEBESAR RP.500.000,00(LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SETIAP HARI KETERLAMBATAN PENYERAHAN OBYEK TANAH SENGKETA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/ PEMBANDING III, SEJAK PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

9. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI/TERBANDING ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK MENYERAHKAN OBYEK TANAH SENGKETA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/PEMBADING III DALAM KEADAAN KOSONG, SEMPURNA DAN TANPA BEBAN APAPUN;

10. MENYATAKAN BAHWA SEMUA SURAT SURAT YANG TERKAIT DENGAN OBYEK TANAH SENGKETA BAIK NAMA TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI/ TERBANDING ATAU SIAPA SAJA YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA SEPANJANG SURAT SURAT TERSEBUT TIMBUL SETELAH OBYEK TANAH SENGKETA MENJADI MILIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/PEMBADING III MAKA SURAT SURAT TERSEBUT TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT;

11. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI/ PEMBANDING III UNTUK SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

MENGHUKUM PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP.150.000,00 ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Sdr tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam konvensi;

Dalam eksepsi;

• Menolak eksepsi para Tergugat /para Pembanding tersebut;

Dalam pokok perkara;

• Menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam rekonvensi;

Dalam eksepsi;

• Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam pokok perkara;

1 . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Pembading III untuk sebagian;

2 . Menyatakan bahwa penjualan obyek hak tanggungan nomor 0652/2013 peringkat IV di PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) berkedudukan di Jakarta Jo. pemberian Hak Tanggungan Nomor 584/PL/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare antara PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Pembading III adalah sah secara prosedural;

3 . Menyatakan Risalah Lelang Nomor 41/73/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan kutipan risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) parepare adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Pembading III yang membeli obyek tanah sengketa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 41/73/2023 tanggal 22 Februari 2023 adalah pembeli yang beritikad baik;

5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Allesalewoe atas nama Hj.ST Aminah adalah sah dan mengikat;

6. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebidang tanah persawahan seluas 5.403 meter persegi (lima ribu empat ratus tiga) meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Allesalewoe atas nama Hj.ST.Aminah yang terletak di Desa Allesalewoe, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas :

Sebelah utara : obyek surat ukur nomor 7942 sawah Wa Tibe;

Sebelah timur : sawah Ibrahim;

Sebelah Selatan : Obyek surat ukur Nomor 7939/sawah Laco;

Sebelah barat : obyek surat ukur nomor 7941/Sawah Mahmud;

yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Pembading III;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding menguasai obyek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan obyek tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/ Pembanding III, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Pembading III dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun;

10. Menyatakan bahwa semua surat surat yang terkait dengan obyek tanah sengketa baik nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sepanjang surat surat tersebut timbul setelah obyek tanah sengketa menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Pembading III maka surat surat tersebut tidak sah dan tidak mengikat;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/ Pembanding III untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);