Putusan PN TULUNGAGUNG
278/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tlg
Tanggal 16 Januari 2024 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI,S.H
Terdakwa:
SANDRO CAHYO SAPUTRO Bin KAMARI

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sandro Cahyo Saputro Bin Kamari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Keamanfaatan, sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua Primair?;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

• 1 (satu) pipet kaca berisi sabhu;
• 3 (tiga) buah pipet kaca;
• 58.000 (lima puluh delapan ribu) butir pil double L yang terdiri dari 58 botol plastik warna putih masing - masing tiap botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
• 1 (satu) bungkus bekas rokok La;
• 2 (dua) buah korek api;
• 2 (dua) buah alat bong dari botol plastik;
• 1 kardus yang tertutup plastik warna hitam;
• 1 (satu) karung saks beserta plastik warna hitam;

Dirampas dimusnahkan ;

• 1 (satu) buah ATM bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

• 1 (satu) Hp merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085692650095;
• Uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
• 1 Hp merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);