Putusan PN RANTAU PRAPAT
83/Pdt.G/2023/PN Rap

Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Rap
Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat:
ANDI SUHAIMI
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
2.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
3.BADAN PENGELOLA DAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( BPKAD ) KABUPATEN LABUHANBATU
Turut Tergugat:
DPRD KABUPATEN LABUHANBATU

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang berupa Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Repubilk Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
4. Menetapkan Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam untuk dijual kepada Penggugat sebagai Pejabat Negara;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menjual Mobil Dinas Merk Toyota Land Cruiser Prado TXL 2.7 A/T tahun 2016 nomor mesin: 2TR-1782041, no rangka: TRJ150-0067039, nomor polisi BK 1262 Y berwarna Hitam kepada Penggugat dengan harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Nomor: S-95/WKN.02/KNL.03/2021 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran tanggal 16 Februari 2021 tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;