Putusan PN MAGETAN
2/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Putusan PN MAGETAN Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgt
Tanggal 4 Maret 2024 — Penggugat:
PT.Karya Satwa Mulia Madiun
Tergugat:
SUMIATUN

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan : ?dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka pihak dalam perkara aquo yakni pihak Penggugat beralamat KTP di Perum Puri Yudistira Regency I/12 RT.008 RW.08 Desa Dukuh Kecamatan Sidamukti Kota Salatiga, dan dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagai Direktur PT. KARYA SATWA MULIA yang beralamat kantor di Jl. Taman Karya No.2 RT.046 RW.011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun Jawa Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00.001/SKK/Pdt-GS/KHKI/II/2024, tanggal 27 Februari 2024, maka Penggugat menunjuk kuasa hukum yang bernama KABUL LIYANTO, S.H.;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari Kop Surat Kuasa Khusus tersebut, maka alamat kantor dari Kuasa Hukum KABUL LIYANTO, S.H. adalah di Jl. Sekar Pudak Gang, II, No. 51 B2, RT.001, RW.01, Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat menunjuk Kuasa Hukum yang berbeda dengan wilayah hukum atau domisili dari pihak Tergugat, maka hal tersebut tidak masuk subjek dari gugatan sederhana sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Mgt dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.