Putusan PT MAKASSAR
184/PID.SUS-LH/2024/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 184/PID.SUS-LH/2024/PT MKS
Tanggal 6 Maret 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : AMIRULLAH YUNUS Alias ULLAH BIN H. YUNUS

MENGADILI :

1. MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM;
2. MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALILI NOMOR 145/PID.B/LH/2023/PN MLL TANGGAL 9 JANUARI 2023 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT,SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN,SEHINGGA SELENGKAPNYA BERBUNYI :
   1. MENYATAKAN TERDAKWA AMIRULLAH YUNUS ALIAS ULLAH BIN H. YUNUS TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGERJAKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN TUNGGAL;
   2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN, SERTA PIDANA DENDA SEJUMLAH RP1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA PIDANA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
   3. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
   4. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
   5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

• 1 (SATU) UNIT KOMATSU HIDRAULIC EXCAVATOR MODEL PC.200-7;
• 1 (SATU) BUAH KUNCI EXCAVATOR;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

• 1 (SATU) LEMBAR ASLI PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. HASBUL;

• 13 (TIGA BELAS) LEMBAR HARDCOPY DOKUMEN DAN LAMPIRAN BERITA ACARA TATA BATAS KAWASAN HUTAN C.A. FARUHUMPENAI/ S. KALAENA, S. ANGKONA KAB. LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 1984;
• 6 (ENAM) LEMBAR HARDCOPY DOKUMEN DAN LAMPIRAN PETA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN RI. NOMOR : SK. 6575/MENHUT-VII/KUH/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK HUTAN MALILI REGISTER 8, KELOMPOK HUTAN MALILI REGISTER 9 DAN KELOMPOK HUTAN REGISTER 10 SELUAS 231.365.57 HEKTAR DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 28 OKTOBER 2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI SELAKU PENYIDIK;

1. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP.2.500.- ( DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH).

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 145/Pid.B/LH/2023/PN Mll tanggal 9 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,sehingga selengkapnya berbunyi :
   1. Menyatakan Terdakwa Amirullah Yunus Alias Ullah Bin H. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah ? sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
   2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
   3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
   4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
   5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Unit KOMATSU HIDRAULIC EXCAVATOR Model PC.200-7;
• 1 (satu) buah kunci excavator;

Dirampas untuk Negara;

• 1 (satu) Lembar Asli perjanjian jual beli alat berat;

Dikembalikan kepada Saksi H. Hasbul;

• 13 (tiga belas) lembar hardcopy dokumen dan lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan C.A. FARUHUMPENAI/ S. Kalaena, S. Angkona Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1984;
• 6 (enam) lembar hardcopy dokumen dan lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor : SK. 6575/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Malili Register 8, Kelompok Hutan Malili Register 9 dan Kelompok Hutan Register 10 seluas 231.365.57 Hektar di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 28 Oktober 2014;

Dikembalikan kepada Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi selaku Penyidik;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah).