Putusan PTA KENDARI
8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

MENGADILI :

I. MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING DAPAT DITERIMA;

II. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDARI NOMOR 790/PDT.G/2023/PA.KDI TANGGAL 9 JANUARI 2024 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 27 JUMADIL AKHIR 1445 HIJRIYAH,

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;

2. MENETAPKAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERUPA SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KAMBU, KECAMATAN POASIA, KOTA KENDARI DENGAN LUAS 300 M YANG DI ATAS TANAH TERSEBUT TERDAPAT SATU UNIT BANGUNAN RUMAH PERMANEN BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 665 KELURAHAN POASIA TAHUN 1997 DAN SURAT UKUR NOMOR 2018/1996 TANGGAL 8 AGUSTUS 1996, ATAS NAMA DRS. SYAMSUL ALAM DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:

- SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK HJ. NINIK ENDANG PURWATI, SE., M.SI;

- SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK PROF. DR. NURLANSI;

- SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK MUH. AMIN, SE.MS;

- SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK DR. ARIFIN UTHA, M.SI;

3. MENETAPKAN HARTA BERSAMA TERSEBUT PADA POINT 2 DI ATAS, (SEPERDUA) MENJADI HAK MILIK PENGGUGAT DAN (SEPERDUA) MENJADI HAK MILIK TERGUGAT;

4. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAGI HARTA BERSAMA TERSEBUT PADA POIN 2 SESUAI BAGIAN MASING-MASING DAN JIKA HARTA BERSAMA TERSEBUT TIDAK DAPAT DILAKUKAN PEMBAGIAN SECARA NATURA, MAKA AKAN DILAKUKAN SECARA LELANG, DAN HASILNYA DIBAGI DUA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

5. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM REKONVENSI

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;

2. MENYATAKAN PENGGUGAT REKONVENSI BERHAK MENDAPATKAN PEMBAGIAN SEBESAR 1/3 GAJI PNS TERGUGAT REKONVENSI YANG PELAKSANAANYA MELALUI INSTANSI YANG BERSANGKUTAN SEJAK PUTUSAN A QUO BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP DAN SELAMA TERGUGAT REKONVENSI MASIH BERSTATUS SEBAGAI PNS DAN PEMBANDING BELUM MENIKAH LAGI;

3. MENOLAK SERTA TIDAK MENERIMA SEBAGIAN YANG LAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- MEMBEBANKAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP 1.391.000,00 (SATU JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH).

III. MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI :

I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah,

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan luas 300 M yang di atas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 Kelurahan Poasia tahun 1997 dan Surat Ukur Nomor 2018/1996 tanggal 8 Agustus 1996, atas nama Drs. Syamsul Alam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Ninik Endang Purwati, SE., M.Si;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Prof. Dr. Nurlansi;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin, SE.MS;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr. Arifin Utha, M.Si;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas, (seperdua) menjadi hak milik Penggugat dan (seperdua) menjadi hak milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 sesuai bagian masing-masing dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan pembagian sebesar 1/3 gaji PNS Tergugat Rekonvensi yang pelaksanaanya melalui instansi yang bersangkutan sejak Putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap dan selama Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai PNS dan Pembanding belum menikah lagi;

3. Menolak serta tidak menerima sebagian yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);