1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT AMBON
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT AMBON
7/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

    Putusan PT AMBON Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB
    Tanggal 18 Maret 2024 — Pembanding/Penuntut Umum XII : RAYMOND HENDRIKSZ, S.H
    Terbanding/Terdakwa : YOHANIS ZACHARIAS
    Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Pidana Khusus
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 22 Februari 2024
    Lembaga Peradilan PT AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Syamsudin
    Hakim Anggota Suharyono Kartawijaya, H.brgetty Rumetha Sitio
    Panitera Abdul Kadwin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 53/PID.SUS-TPK/2023/PN AMB TANGGAL 19 JANUARI 2024 ATAS NAMA TERDAKWA YOHANIS ZACHARIAS, YANG DIMINTAKAN BANDING SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA MENJADI BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
    1. MENYATAKAN TERDAKWA YOHANIS ZACHARIAS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA YOHANIS ZACHARIAS DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;
    3. MENYATAKAN TERDAKWA YOHANIS ZACHARIAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;
    4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA YOHANIS ZACHARIAS OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN, DAN DENDA SEJUMLAH RP.200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) BULAN;
    5. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    6. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
    7. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    1. TAHUN 2017 UNTUK BUKTI ASLI GANTI UANG (GU) BERDASARKAN SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA) DALAM BUKTI SPJ FUNGSIONAL UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YAKNI :

    NO. 1 S/D 13

    TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2017 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.10.737.212.173,-

    1. TAHUN 2018 GANTI UANG (GU)BERDASARKAN SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA) DALAM BUKTI SPJFUNGSIONAL UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH YAKNI:

    NO. 14 S/D 27

    TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.11.768.602.496,-

    1. TAHUN 2017 BERDASARKAN SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN UANG) PENCAIRAN GU (GANTI UANG)YANG TERTUANG DALAM SP2D UNTUK BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT, AIR, DAN UDARA YAKNI :

    NO. 28 S/D 38

    TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2017 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.3.604.000.000,-

    1. TAHUN 2018 BERDASARKAN SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN UANG) PENCAIRAN GU (GANTI UANG) YANG TERTUANG DALAM SP2D UNTUK BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT, AIR, DAN UDARA YAKNI :

    NO. 39 S/D 51

    TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.5.617.270.000,-

    HURUF A S/D HURUF D, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (PEMDA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA)

    1. TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 : BUKTI ASLI ADA ARAHAN DAN KEBIJAKAN SERTA PERINTAH DARI PAK SEKDA DRS. A. SIAMILOY, M.SI UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN DI LUAR DPA :

    NO. 1 S/D 29

    TAHUN ANGGARAN 2018

    NO. 1 S/D 59

    BAHWA TOTAL DANA YANG BENDAHARA SEKDA YOHANIS ZACHARIAS KELUARKAN ATAS PERINTAH PAK SEKDA DRS. A. SIAMILOY, M.SI. DARI DANA KAS PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017 S/D TAHUN ANGGARAN 2018 ADALAH SEBESAR RP.1.099.970.000,00 .

    BAHWA UNTUK BEBAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SEKDA YOHANIS ZACHARIAS DIPERINTAHKAN OLEH SEKDA UNTUK MEMBUAT LAPORAN YANG TIDAK BENAR YAITU DENGAN MEMBUAT KUITANSI PENERIMAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN PERJALANAN LUAR DAERAH SERTA KUITANSI PADA BELANJA ATK SERTA DANA DARI KEGIATAN MOBILITAS AIR DENGAN CARA MEMOTONG DARI SETIAP ANGGARAN PADA DPA TAHUN 2017 S/D 2018.

    HURUF E, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (TERDAKWA YOHANIS ZACHARIAS)

    1. TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 : 1 (SATU) BUNDEL BUKTI ASLI YOHANIS ZACHARIAS MENDAPAT ARAHAN ATAU PERINTAH DARI SEKDA DRS. A SIAMILOY, M.SI. UNTUK MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG KEPADA SEKDA SERTA PIHAK-PIHAK LAIN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA DANA-DANA YAKNI :
    • BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

    NO. 1 S/D 61

    BAHWA TOTAL KUITANSI YANG TIDAK BENAR SENILAI RP.464.902.5000.- (EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

    • BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

    NO. 62 S/D 248

    BAHWA TOTAL BUKTI KUITANSI YANG TIDAK BENAR SENILAI RP. 2.630.816.000,- (DUA MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

    1. ASLI 1 (SATU) RANGKAP PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA T.A 2018 TANGGAL 23 OKTOBER 2017.
    2. ASLI 1 (SATU) RANGKAP PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DAN PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2018 PENETAPAN STANDAR BIAYA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA T.A 2018 TANGGAL 01 PEBRUARI 2018.
    3. ASLI 1 (SATU) RANGKAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 78/PMK.02/2017 TANGGAL 14 JUNI 2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 33/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN.
    4. ASLI 1 (SATU) RANGKAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 49/PMK.02/2017 TANGGAL 31 MARET 2017 TENTANG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.
    5. ASLI DPA MURNI DAN DPPA TAHUN 2017 PADA SETDA KAB.MBD.
    6. ASLI DPA MURNI DAN DPPA TAHUN 2018 PADA SETDA KAB.MBD.
    7. ASLI SPJ FUNGSIONAL BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2017 PADA SETDA KAB.MBD.
    8. ASLI SPJ FUNGSIONAL BULAN JAANUARI S/D DESEMBER 2018 PADA SETDA KAB.MBD.

    HURUF F S/D HURUF N, DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ( PEMDA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA)

    1. UANG TUNAI DENGAN TOTAL SEBESAR RP.171.970.800,- (SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) DARI HASIL PENGEMBALIAN PARA PELAKU PERJALANAN DINAS SAAT PROSES PENYIDIKAN SEBESAR RP.165.970.800,- (SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) DAN PROSES PENUNTUTAN SEBESAR RP.6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) YANG DI TITIPKAN PADA REKENING PENGADILAN TIPIKOR AMBON YAKNI BANK BTN AMBON SEBAGAI BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA (TERLAMPIR DALAM BERKAS).
    2. UANG TUNAI SEBESAR RP.400.000.000,- DARI HASIL PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS PERKARA DRS. ALFONSIUS SIAMILOY, M.SI. YANG DI TITIPKAN PADA REKENING NOMOR 186-00-04120693 RPL PN AMBON KELAS IA PADA BANK MANDIRI AMBON TERTANGGAL 31 OKTOBER 2023.

    HURUF O, DAN HURUF P DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

    1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP.10.000.,- (SEPULUH RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
    • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 19 Januari 2024 atas nama Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
    4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
    7. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Tahun 2017 untuk bukti asli Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni :

    No. 1 s/d 13

    Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2017 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp.10.737.212.173,-

    1. Tahun 2018 Ganti Uang (GU)berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJfungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni:

    No. 14 s/d 27

    Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2018 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp.11.768.602.496,-

    1. Tahun 2017 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang)yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

    No. 28 s/d 38

    TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2017 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.3.604.000.000,-

    1. Tahun 2018 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni :

    No. 39 s/d 51

    TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI RP.5.617.270.000,-

    Huruf A s/d huruf D, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya)

    1. Tahun 2017 dan Tahun 2018 : Bukti asli ada arahan dan kebijakan serta perintah dari Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si untuk pembiayaan kegiatan di luar DPA :

    No. 1 s/d 29

    Tahun Anggaran 2018

    No. 1 s/d 59

    Bahwa total dana yang bendahara Sekda Yohanis Zacharias keluarkan atas Perintah Pak Sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si. dari dana kas pada Sekretariat Daerah Tahun 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.099.970.000,00 .

    Bahwa untuk beban pertanggungjawaban bendahara Sekda Yohanis Zacharias diperintahkan oleh Sekda untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat Kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s/d 2018.

    Huruf E, dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa Yohanis Zacharias)

    1. Tahun 2017 dan tahun 2018 : 1 (satu) bundel bukti asli Yohanis Zacharias mendapat arahan atau perintah dari Sekda Drs. A SIAMILOY, M.Si. untuk memberikan sejumlah uang kepada Sekda serta pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana yakni :
    • BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

    No. 1 s/d 61

    Bahwa total Kuitansi yang tidak benar senilai Rp.464.902.5000.- (Empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah)

    • BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018

    No. 62 s/d 248

    Bahwa total Bukti Kuitansi yang tidak benar senilai Rp. 2.630.816.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)

    1. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 44 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 23 Oktober 2017.
    2. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 4 tahun 2018 tentang Penetapan standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 5 tahun 2018 Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 01 Pebruari 2018.
    3. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan.
    4. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang tentang Standar Biaya masukan tahun Anggaran 2018.
    5. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2017 pada Setda Kab.MBD.
    6. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2018 pada setda Kab.MBD.
    7. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s/d Desember 2017 pada setda Kab.MBD.
    8. Asli SPJ Fungsional bulan Jaanuari s/d Desember 2018 pada setda Kab.MBD.

    huruf F s/d huruf N, dikembalikan kepada yang berhak ( Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya)

    1. Uang tunai dengan total sebesar Rp.171.970.800,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dari hasil pengembalian para pelaku perjalanan dinas saat proses penyidikan sebesar Rp.165.970.800,- (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan proses penuntutan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di titipkan pada Rekening Pengadilan Tipikor Ambon yakni Bank BTN Ambon sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa (terlampir dalam berkas).
    2. Uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- dari hasil pembayaran uang pengganti atas perkara Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si. yang di titipkan pada Rekening Nomor 186-00-04120693 RPL PN Ambon Kelas IA pada Bank Mandiri Ambon tertanggal 31 Oktober 2023.

    Huruf O, dan Huruf P Dirampas untuk negara.

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000.,- (sepuluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 18 Maret 2024
    Tanggal Dibacakan 18 Maret 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

22
15