Putusan PN BAJAWA
2/Pdt.G.S/2024/PN Bjw

Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bjw
Tanggal 20 Maret 2024 — Penggugat:
1.MARIA ANGELI IGO
2.DR. NICOLAUS NOYWULI, S.Pt.,M.Si
3.YUSTINUS LENGI
4.MARTINUS TOIYO
5.MARSELINUS BADIKI MEGO MAU
Tergugat:
ISHAK JAMALUDIN

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 15 Maret 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 19 Maret 2024, di bawah register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bjw, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana telah menentukan bahwa Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara gugatan sederhana harus memeriksa materi gugatan sederhana tersebut berdasarkan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, telah menentukan bahwa dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati gugatan a quo telah diketahui bahwa alamat dari kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V berada di Gatot Subroto, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Bajawa, yang mana alamat tersebut tidak diketahui masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri manapun karena tidak terdapat alamat sebagaimana yang dicantumkan oleh Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam gugatannya dan oleh karena adanya ketidakjelasan alamat dari kuasa hukum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak berada di dalam wilayah hukum yang sama sehingga tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maka terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bjw dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.